BOGOR – Tawaran hutang baru kembali masuk ke Indonesia. Kali ini datang dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (30/8).
Delegasi Presiden AIIB Jin Liqun diterima di ruang kerja Presiden, Kamis pagi. Di situ, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ditemui setelah pertemuan, Basuki mengatakan, dalam kesempatan tersebut AIIB menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur. Ada empat sektor yang menjadi fokus AIIB, yakni infrastruktur pariwisata, pelabuhan, bandara dan hydro power.
Baca Juga:DPT Pemilu 2019 Jabar Diwarnai CatatanPilpres, PBB Jabar Pilih Netral
Terkait besaran utang yang ditawarkan, Basuki menyebut nominalnya cukup besar. Hingga akhir tahun ini, slot hutang yang disediakan AIIB untuk Indonesia sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 14,5 triliun. ”Kalau ada, nah (mereka) komitmen menunggu kita,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor kemarin.
Basuki menambahkan, untuk bisa mengakses fasilitas hutang yang diajukan AIIB, pemerintah akan menyodorkan proposal proyek apa saja yang ingin di danai. Nantinya, pihak AIIB yang akan menyeleksi dan menentukan proyek apa saja yang memenuhi kriteria untuk didanai dengan tenor sekitar 40 tahun.
Untuk Kementerian PUPR sendiri, lanjut Basuki, sudah ada beberapa proyek yang akan diajukan. Di antaranya pembangunan jalan nasional Kalimantan Tengah, pembangunan jembatan panjang di beberapa daerah, hingga fasilitas water supply Waduk Jatigede.
Saat ini, jajarannya tengah menyiapkan proposalnya. Semua proyek tersebut, dijadwalkan untuk dikerjakan pada tahun 2019. “Kalau efektif (pembangunan) kan 2019, tapi slot (hutang)-nya kan akhir tahun ini,” kata dia.
Ditanya soal alasan pemerintah tertarik dengan skema hutang yang diajukan AIIB, Menteri asal Jawa Tengah itu enggan berkomentar.
Menurutnya, itu tugas Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian. Sementara pihaknya hanyalah eksekutor. ”Makanya tanya menkeu. Menkeu yang lebih berhak,” tuturnya.
Sementara itu, dalam pertemuan itu, AIIB juga menyampaikan terkait rencana mereka membuka skema pendanaan di luar APBN. Yakni terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh swasta murni. ”Dia bilang, AIIB tidak hanya menambah utang publik tapi to promote lending to private sector,” pungkasnya.