Selain itu, untuk merealisasikan target pendapatan Eksekutif harus melakukan pengkajian dengan membuat kebijakan yang bisa potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bandung.
Cecep menambahkan, SKPD terkait dalam membuat program sudah seharusnya memperhatikan tingkat kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bandung sesuai dengan perencanaan yang outputnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Saya harapkan adanya kebijakan pada APBD perubahan, sehingga semua program kegiatan harus menyentuh masyarakat khususnya warga yang miskin,” harap Dia.
Hal yang sama dikatakan Tedi Surahman Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung menurutnya, hasil evaluasi laporan OPD yang menjadi mitra Komisi secara umum serapan anggaran masih sangat kecil dibawah 30 persen.
Hal ini, disebabkan masih banyaknya program dalam proses lelang, di antaranya ada yang sudah dicairkan tapi belum dilaporkan karena semester pertama dihitung sampai akhir juni sementara pengeluaran bulan juli belum dilaporkan.
“Kami baru menerima laporan semester pertama per juni 2018, untuk smester dua dan selanjutnya belum dilaporkan pihak SKPD,” katanya
Menurutnya penyerapan anggaran di 30 persen hampir terjadi disemua SKPD khususnya OPD mengerjakan infrastruktur karena harus ada proses lelang.
” Untuk meningkatkan serapan pada smester selanjutnya, SKPD harus memperbaiki sistem secara keseluruhan khususnya pada perencanaan awal sehingga proses lelang tidak memakan waktu lama,’’ pungkas Teddy (rus/yan)