BANDUNG – Adanya gerakan tagar ganti presiden 2019 yang didengungkan kelompok tertentu dinilai membuat tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Saat ini kita belum masuk tahapan kampanye Pemilu. Namun Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sudah gencar dilakukan di beberapa daerah serta media sosial, itu permasalahannya,” jelas Koordinator Wilayah III GMKI (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) Theo Cosner dalam rilisnya kemarin. (3/8)
Dia berpendapat, gerakan ini tidak menawarkan program yang positif untuk masyarakat, malahan justru memprovokasi dan membuat segregasi di tengah masyarakat. Bahkan, gerakan ganti presiden terlihat sebagai permainan elit politik dan bukan atas kemauan dan inisiatif dari rakyat.
Gerakan ini berawal di Jakarta, kemudian muncul kembali dalam Pilkada Jawa Barat, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan deklarasi di Banten dan berbagai daerah lainnya.
Dia mengatakan, seharusnya perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun jangan kemudian melakukan provokasi untuk mencari simpati rakyat.
“Deklarasi ini sangat meresahkan masyarakat. Penolakan masyarakat di beberapa daerah, terbaru di Batam, adalah gambaran bahwa gerakan ini bukan berasal dari rakyat,” katanya.
Theo meminta para elit politik agar melakukan politik yang etis, cerdas, damai, dan menjunjung tinggi persatuan dan kebhinekaan. Gerakan politik yang dilakukan seharusnya mengedukasi masyarakat agar bisa memilih pemimpin yang punya track record baik dan lebih menonjolkan program-program apa yang ditawarkan.
“Kami dari generasi muda dan mahasiswa sangat menantikan para elit politik menawarkan gagasan yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi jangan pernah gunakan kampanye kebencian dan isu SARA,’’kata dia.
Theo menghimbau, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan kampanye kebencian yang diterikan kelompok tertentu untuk meprovokasi. Namun, untuk menangkalnya adalah masyarakat harus tetap tenang bekerja seperti biasa.
’’Tidak perlu saling mencurigai satu sama lain karena kita semua adalah sesama rakyat Indonesia. Kita tunjukkan, rakyat Indonesia tidak bisa dipecah-belah hanya karena perbedaan pandangan politik,” pungkas Theo. (yan)
