NGAMPRAH– Proses lelang proyek di Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung Barat terbilang masih rendah hingga akhir Juli 2018. Dari total 2.402 paket di tahun ini, tercatat baru 805 paket yang sudah kontrak dengan pihak ketiga. Sementara, sisanya masih dalam proses lelang. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat Lucky Jamaludin, Minggu (29/7).
“Dari total 2.402 paket itu memang tidak seluruhnya harus lelang. Tapi, ada juga yang dilakukan dengan penunjukan langsung (PL) dan sistem e-katalog. Yang tersisa untuk lelang tinggal 72 paket, e-katalog 87 paket dan sisanya PL. Kami akan memberikan surat imbauan ke masing-masing dinas untuk secepatnya mengajukan lelang,” ungkapnya.
Menurut Lucky, sebenarnya proses lelang itu paling lama sekitar satu bulan. Untuk proses PL hanya dua minggu dan e-katalog sekitar lima hari sudah selesai. Proses lelang tahun ini masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang mudah diakses secara umum oleh masyarakat. “Untuk lelang kebanyakan di PUPR seperti jalan dan pengairan. Ada juga lelang dari Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Dia menyebutkan, pagu anggaran untuk proyek yang masuk ULP mencapai Rp 405 miliar. Sementara, yang sudah lelang baru mencapai sekitar Rp 209 miliar. “Artinya baru terserap sekitar 50 persen. Ini juga yang menjadi sorotan komisi III soal penyerapan anggaran dan kami sudah menyampaikan kepada dewan soal proses lelang ini,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys sebelumnya menyebutkan, sampai semester satu ini, serapan anggaran hanya mencapai angka 30 persen. Bahkan, ironisnya ada SKPD yang dalam beberapa item kegiatan penyerapan anggarannya masih 0 persen. “Ada tujuh SKPD yang pengawasannya menjadi kewenangan Komisi III. Penyerapan anggaran mereka masih di bawah target, dampaknya masyarakat yang dirugikan. Padahal, ini sudah masuk bulan Juli yang seharusnya serapan anggaran bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Untuk meningkatkan penyerapan anggaran, pihaknya sudah memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kominfo, Dinas Perhubungan (Dishub). Dari hasil hearing dengan mereka diketahui bahwa penyerapan anggaran di DLH baru 37,06 persen, lalu di Diskominfo sekitar 30-40 persen, sementara di Dishub masih ada item kegiatan yang serapan anggarannya masih 0 persen. Termasuk honor uang saku sebesar Rp 93.250.000 yang masih utuh atau belum dibayarkan. (drx)
