BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah pengangkatan 36 kepala sekolah SMA/SMK sarat kepentingan politik ataupun dugaan adanya jual beli jabatan.
”Saya tegaskan pengangkatan 36 kepala sekolah SMA/SMK ini sama sekali sudah sesuai aturan, dan dijamin tanpa ada bayaran atau jual beli. Kalaupun ada nanti malam Kita selesaikan secara adat,” tutur Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai melantik kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bandung, Selasa (12/6).
Pria yang akrab disapa Kang Aher ini mengungkapkan, pengangkatan 36 kepala sekolah pun sudah sesuai mekanisme atau proses yang ada. Di antaranya melalui proses seleksi wawancara dan tes bahasa Inggris.
Meski, kata dia, ada beberapa calon kepala sekolah yang pada seleksi sebelumnya tidak lulus. Namun, dipanggil kembali dan dites kembali hingga yang bersangkutan lulus atau memenuhi persyaratan.
”Dan calon kepala sekolah pun diangkat karena memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah, Red) yang dikeluarkan Kemendikbud RI. Dan bukan kita (Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan). Jadi, enggak betul ada dugaan jabatan ini ada kepentingan politik,” jelasnya.
Di samping itu, pengangakatan kepala sekolah ini pun dijamin tidak ada invensi. Sebab, pengangkatan ini betul-betul hak dan kewenangannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, kandidat yang dipilih atas kehendak Pemprov Jabar (Dinas Pendidikan Jabar) dengan melalui proses seleksi dan proses sesuai aturan yang ada.
”Tentu seleksi berlaku untuk menentukan yang terbaik, meskipun diambil dari kandidat yang sebelumnya tidak lulus dan kita ambil karena mempertimbangkan untuk menghargai mereka yang sudah memiliki NUKS dan kebanyakan yang sudah pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menambahkan, sudah menjadi hak dan wewenang Gubernur Jawa Barat untuk memberhentikan dan mengangkat kepala sekolah meski dilakukan di tengah-tengah berakhir masa jabatannya.
”Dan sebenarnya pengangkatan atau pengukuhan kepala sekolah bisa langsung oleh saya, tetapi selagi gubernur bisa jadi baiknya dengan gubernur. Sebab, lebih prestisius,” tambahnya.
Adapun menanggapi soal adanya penilaian dari Persatuan Guru Indonesia (PGI) Wilayah Jabar yang menilai pengangkatan kepala sekolah sarat dengan kepentingan politik, hal tersebut dipandang salah. Pihaknya menjamin tidak ada kepentingan politik ataupun dugaan diangkat karena kedekatan.
