Penilaian Sudah Sesuai Data, Pembangunan Kota Cimahi Hasilkan Perubahan

”Proses perencanaannya dan kemudian pencapaian dari target yang kita tentukan. Dari semua ini kita menjadi yang terbaik untuk 2018 ini,” ujarnya.

Pencapaian dilihat dari semua yang ditargetkan melalui indi­kator yang sudah ditetapkan dalam Indek Pembangunan Ma­nusia (IPM) yaitu indeks kese­hatan, pendidikan dan pening­katan daya beli beserta program dan pencapaiannya.

”Target berapa dan capaiannya berapa dan dari semua, hingga 2017 semua target capaian kita bisa tercapai,” terangnya.

Untuk memperoleh pencapai­an maksimal, sebelumnya pihak permerintah melakukan peny­usunan perencanaan pembangu­nan Kota Cimahi, yang dimulai dengan melakukan kegiatan berupa forum rembuk Rukun Warga (RW) kemudian masuk ketahap musrenbang tingkat ke­lurahan, diteruskan ke musren­bang kecamatan dan selanjutnya ke musrenbang Kota.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan kegiatan forum Orga­nisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan stakeholder terkait serta melaksanakan kegiatan forum per­guruan tinggi.

”Kita mengundang perguruan tinggi sebandung raya diminta masukannya jadilah sebuah konsep teknokratisnya,” kata dia,

Tata menjelaskan, sebelumnya rencana pembangunan juga di­diskusikan dengan Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dimana pokok pokok pikiran dari dewan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari se­buah Rencana Kerja Pembangu­nan Daerah (RKPD).

Tidak hanya itu, dalam beber­apa tahun ini, Tata juga mengaku, pihaknya membuat suatu ino­vasi berupa sistem yang disebut, Sistem informasi manejemen perencanaan daerah yang mana sistem tersebut sudah terinte­grasi dengan semua SKPD dengan Bappeda. Sehingga perencanaan yang telah dibuat dilingkan dengan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keu­angan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian dilingkan juga dengan Administrasi pembangunan (Ad­bang) untuk monitoring dan eva­luasi (monev).

Dengan sistem tersebut, maka pemerintah tidak akan sulit, jika ingin melihat bagaimana kesesu­aian perencanaan dengan pengang­garan kemudian di monev. Dengan sistem ini, lanjutnya, tidak mungkin lagi ada program baru yang masuk tanpa perencanaan sebelumnya. Sebab semua kegiatan berdasarkan satu prosedur dan proses yang bertahap hukum.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan