BANDUNG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengklaim kualitas air di Jabar sudah cukup baik.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Prima Ningtiyas mengatakan, berdasarkan indeks kualitas air di Jabar mencapai 40,41 persen. Namun. diakui angka tersebut memang masih jauh di angka ideal.
’’ Tapi bila dibandingkan pada 2016 lalu capaian di 2017 ada penigkatan yah,”jelas Prima ketika dihubungi Jabar Ekspres kemarin (31/3).
Dia menyebutkan, pada 2016 status kualitas air di Jabar pada 2016 masih diangka 40,41 persen Sedangkan 2017,sudah diangka 42,07 persen dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 58,51 persen
Dirinya mengatakan, pemerintah menjadikan sebagai titik referensi untuk menuju diangka ideal yaitu, 100. Sebab, semakin tinggi nilainya, maka semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.
Berkaca dari data indeks kualitas air per 2011 sampai 2017, diketahui bila kualitas air di Jabar sering berubah-ubah. terkadang menunjukkan kualitas baik yang dibuktikan dengan angka, dan terkadang juga menunjukkan kualitas kurang baik.
“Di 2011 indeks kualitas air di Jabar mencapai 46,27 persen dan di tahun ini tertinggi kedua, tetapi kemudian menurun di 2012 mencapai 43,75,” ungkapnya.
Selain itu, indeks kualitas udara dan cakupan pelayanan persampahan di Jabar di 2017 pun menunjukkan angka cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu, indeks kualitas udara 78,91, dan indeks tutupan vegetasi di angka 55,55 dengan IKLH-nya 58,51.
“Bandingkan dengan di 2016, kualitas udara 51,49 dan indeks tutupan vegetasinya mencapai 55,55 dengan IKLH-nya 49,79. Dari angka tersebut dapat disimpulkan DLH Jabar sudah mencapai target RPJMD tahun lalu,” ujarnya.
Namun demikian , indeks vegetasi di 2018 mulai berubah karena sudah bukan kewenangan DLH lagi tetapi Bapeda. Prosesentasinya vegetasi ini lebih ke cakupan lahan dibandingkan lahan yang ada.
“Apabila melihat 2017, nilainya cukup baik tetapi ada beberapa yang harus diatasi yaitu kemiringan tanah yang banyak ditanami sayuran. Sehingga, mengakibatkan sedimentasinya cukup tinggi, dan inilah yang harus menjadi fokus Bappeda, pemda Kabupaten/Kota dan Stakeholder lainnya,” tutupnya.
Ditempat berbeda, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga mempertanyakan, klaim capaian cukup baik untuk kualitas air, udara dan cakupan pelayanan sampah di Jabar oleh DLH Jawa Barat ini. Sebab, dalam laporan yang diterima Komisi IV tidak dijelaskan cara menghitungnya sehingga muncul data 42,07 persen.