NGAMPRAH – Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih minim. Padahal, berdasarkan letak geografis
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) KBB Asep Wahyu mengaku, masih kekurangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Menurutnya, dari 165 desa, 60 di antaranya belum memiliki penyuluh KB. Hal ini menjadi salah satu kendala sulitnya menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR).
Dia menyebutkan, dari 105 penyuluh KB, baru 21 orang yang berstatus Apatur Sipil Negara (ASN). Namun, kenyataannya, justru dari non PNS yang menjadi petugas di lapangan.
’’Itu pun masih tetap kekurangan di 60 desa lainnya,” ucap Asep ketika ditemui kemarin (21/3)
Dia memaparkan, kekurangan penyuluh KB ini menyebabkan satu petugas harus menangani 2-3 desa. Padahal, idealnya 1 petugas hanya menangani 1 desa agar pelayanan KB bisa berjalan optimal.
Selain itu, petugas lapangan KB ini memiliki tugas yang cukup berat. Mulai dari pendekatan dengan aparat desa, tokoh masyarakat, hingga warga setempat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan program KB.
’’Untuk menangani 1 desa saja, tugasnya sudah cukup berat. Apalagi, menangani lebih dari 1 desa,’’ katanya.
Asep menuturkan, keberadaan penyuluh KB di setiap desa penting untuk memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan KB secara menyeluruh. Sebab, petugas ini juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program KB.
Keterbatasan penyuluh ini, lanjut dia, menjadi salah satu penyebab sulitnya menurunkan TFR (tingkat kelahiran). Saat ini, TFR di KBB ada di angka 2,3 persen. Artinya, setiap wanita usia subur melahirkan 2-3 anak.
“Lima tahun ke depan, target kami bisa menurunkan TFR hingga 2,1. Memang hanya menurunkan angka 0,2, tetapi bukan pekerjaan mudah,” cetus Asep.
Meski demikian, Asep menambahkan, upaya peningkatan partisipasi KB sejauh ini dibantu dengan program Kampung KB. Program ini melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Tujuannya, kesejahteraan keluarga yang mengikuti program KB bisa meningkat.
“Tahun ini kampung KB terus didirikan di setiap daerah. Harapan kami ke depan tentu dengan program ini mampu menyejahterakan seluruh masyarakat,” pungkas dia. (drx/yan)
