CIMAHI – Angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan bagi Pemerintahan Kota Cimahi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta menilai, jika merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan daya beli masyrakat, Kota Cimahi sebetulnya sudah berada di atas rata rata Jawa Barat.
’’ Artinya Kota Cimahi hanya tinggal mempertahankan atau bahkan meningkatkannya,’’ jelas Tata ketika ditemui usai pelaksanaan Pra Musrenbang Kota Cimahi, di Hotel Endah Parahiyangan kemarin (9/3).
Kendati begitu, masalah peningkatan daya beli masyarakat masih menjadi problem bagi setiap Kabupaten/Kota di Jabar. Sebab, jika daya beli ini bisa dibenahi maka masalah kemiskinan dan pengangguranpun bisa terselesaikan.
Untuk mengatasi ini, Pemkot Cimahi senddiri memiliki program baik untuk jangka pendek maupun panjang yang dititik beratkan pada pemerataan ekonomi dengan dukungan infrastruktur. Sehingga, muaranya nanti akan ada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat (SDM).
Selain itu, Pemkot akan berupaya menampung aspirasi dari dari masyarakat mengenai keinginan dan keluhan selama ini. Sehingga nantinya akan dimasukan kedalam puluh program sesuai sektor masing-masing.
“Walikota menginginkan lebih fokus kepada ekonomi kerakyatan. Contoh dengan program bela belinya walikota, kita semua foskus kesana,” jelasnya.
Tata berharap, melalui UKM dan Centra ekonomi lokal yang terus diberdayakan oleh pemerintah, akan bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. ”
Dengan demikian otomatis pengaruhnya akan mendongkrak daya beli masyarakat Kota Cimahi,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Seketaris Derah (Sekda) Kota Cimahi, Muhamad Yani memaparkan, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga besar yang wajib terpenuhi untuk masyarakat di antaranya, kesehatan, pendidikan dan daya beli.
Menurutnya, ke tiga indeks tersebut akan dijabarkan kepada 11 program prioritas pembangunan yang kemudian akan dirinci pada berbagai kegiatan yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
’’Alhamdulillah kalau dari indikator IPM sudah ada diatas Jawa Barat. Artinya tinggal mempertahankan atau meningkatkan saja,’’ tuturnya.
Terkait pencapaian Musrenbang tahun 2017, dia mengkalim pemerintah telah merealisasikannya 80 persen. Sementara program yang kerap tidak terealisasi adalah seputar pembangunan insfratruktur.
