NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI serta Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) mewujudkan Bandung Barat Smart village.
Bupati Bandung Barat, Abubakar mengatakan, kerjasama ini bagian dari rencana mengembangkan Smart City berbasis pedesaan. Pemkab pun memanggil seluruh perwakilan 165 desa yang secara khusus akan menggarap sistem informasi desa.
“Kami ingin mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi, agar kepemimpinan di tingkat desa dan kecamatan bisa lebih mencermati kebijakan dari pemerintahan kabupaten,” ucapnya usai penandatanganan kesepakatan pelatihan terkait smart village berupa website desa di Hotel Panorama Lembang, kemarin (20/2).
Menurut dia, pasokan anggaran pemerintah pusat hingga tingkat desa memungkinkan terwujudnya insfrastruktur Smart Village.
Bahkan, dengan kepercayaan dari Kementerian akan menyiapkan infrastruktur terutama fokus mengembangkan jalannya pemerintahan berbasis elektronik yang sejalan dengan e-government.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bandung Barat, Ludi Awaludin menyebut infrastruktur jaringan di Bandung Barat baru terdapat 300 mbps internet yang telah menjangkau kecamatan, puskesmas, dan UPT.
“Semoga ke depan dapat terjangkau ke semua daerah. Kami ajak juga provider untuk masuk ke desa, dan kini sudah terkoneksi dengan Telkomsel, hanya Kecamatan Cipongkor dan Rongga yang belum mendapat jaringan fiber optik (FO),” ujarnya.
Ludi menambahkan, kerjasama dengan BP2DK bukan hanya sekedar website desa, tetapi nanti berfungsi basis data berbagai potensi desa terkoneksi dengan data statistik tingkat kabupaten.
“Dari pelatihan hari ini kami ingin kembangkan wawasan sekdes dan operatornya. Jadi, web ini hanyalah alat untuk menampung informasi-informasi di setiap desa, seperti peta desa, potensi alamnya, dan kegiatan desa,” katanya.
Ditempat sama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, program Smart City yang dibawa dari Kominfo diperuntukkan ke 100 kota/kabupaten. Sejauh ini baru mencapai 25 kota/kabupaten.
’’Kami ingin pembangunan smart desa ini bisa berkelanjutan bukan sekedar seremoni, minimal 20 tahun kemudian bisa terlihat hasilnya. Jadi, saya ingin ada komitmen dari pemimpinnya,’’ tandasnya. (bbs/yan)
