BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjadi nominasi penerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Hal itu berkat tiga tahun berturut-turut mencapai prestasi kineja sangat tinggi atau tertinggi secara nasional.
Hal itu bisa diraih Jawa Barat karena sudah tiga kali mendapatkan posisi tiga besar dalam laporan pemerintahan dan pembangunan darah (LPPD) yang dinilai oleh Kemendagri. Sehingga layak diusulkan menerima tanda kehormatan.
“Tahun ini Jawa Barat mendapatkan anugerah dan LPPD terbaik tiga besar, maka mendapat tiga kali berturut-turut dari 2014, 2015, 2016. Sehingga berhak mendapat penghargaan ini,” tegas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Senin (19/2).
Pada Senin siang, tim verifikasi dari Kemendagri pun datang ke Gedung Sate untuk bertemu jajaran Pemprov Jabar. Selain Kemendagri, hadir pula BPKP dan Sekretariat Militer Presiden untuk Dewan Gelar dan Jasa.
Dalam kesempatan itu, Aher juga sempat mempresentasikan pencapaian dan kinerja Pemprov Jabar. ”Kami sudah memaparkan apa saja layanan dasar di Jawa Barat yang terkait dengan PU, lalu pendidikan, kesehatan, pertanian, inovasi daerah baik itu pemerintahan, pelayanan publik atau inovasi lainnya, termasuk inovasi iptek,” ujar Aher.
Aher mengatakan dalam presentasinya di hadapan tim verifikasi, beragam inovasi diperlihatkan semisal inovasi mobil desa, kopi unggul, ikan nila generasi ketiga, inovasi patin, inovasi lele generasi ketiga, inovasi indigofera, dan inovasi teh.
Selain melihat presentasi Aher, tim verifikasi meninjau langsung ke lapangan untuk melihat kinerja dan proyek yang dikerjakan Pemprov Jabar. Salah satu dinas yang dikunjungi yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jawa Barat.
Ketua Tim Survei Ir Gunawan, MA yang juga menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Kemendagri menjelaskan, timnya berkunjung ke Jawa Barat selama dua hari. Tim berkunjung ke sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar.
”Pengecekan ini penting untuk melihat apakah Pemprov Jawa Barat memenuhi syarat atau tidak untuk menerima penghargaan,” jelas Gunawan didampingi anggota tim, Laksma Imam Suprayitno yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Gelar Tanda Kehormatan Setmilpres.
