NGAMPRAH- Pemkab Bandung Barat menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mencapai 97 persen. Hal itu diungkapkan Sekretaris Desk Pilkada KBB, Aseng Djunaedi, di Ngamprah kemarin.
Menurut dia, Pilkada Serentak 2018 bisa meningkatkan partisipasi masyarakat agar memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Tentu kami terus berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pilkada bisa terus meningkat. Target kami bisa mencapai 97 persen di tahun ini. Partisipasi masyarakat waktu Pilgub (Pemilihan Gubernur) lalu 57 persen dan Pilbup (Pemilihan Bupati) sebelumnya 67 persen. Masyarakat juga diminta untuk ikut serta memilih calon pemimpin lima tahun ke depan ini,” ujarnya.
Target itu, lanjut dia, tidak muluk-muluk akan tetapi bisa terealisasi jika semua stakeholder bergerak agar masyarakat memberikan hak suaranya. Terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, diminta untuk bergerak mensosialisasikan ajakan menggunakan hak suaranya tersebut.
Untuk itu, Desk Pilkada KBB meminta semua stakeholder di KBB turut serta menyosialisasikan Pilkada Serentak tersebut pada masyarakat. Sebab, Desk Pilkada KBB telah menargetkan partisipasi masyarakat tersebut meningkat dibanding Pilkada sebelumnya. “Saya kira jika semua stakeholder bisa menyosialisasikan pilkada ini, dipastilam target itu akan tercapai,” ujar Aseng yang kini masih menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan KBB.
Optimisme tersebut diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen yang ada. Saat ini pihaknya masih memiliki waktu panjang untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa di KBB akan digelar Pilkada Serentak. “Target harus tinggi dan kita berupaya bisa tercapai soal partisipasi masyarakat ini,” ujarnya.
Sementara tentang keseriusan Pemkab Bandung Barat agar Pilkada Serentak ini berlangsung sukses, dibuktikan dengan digelontorkannya anggaran buat penyelenggaraan hajatan demokrasi tersebut. Masing-masing dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp45 miliar, Panwaslu Rp8 miliar, dana pengamanan untuk Polri Rp7 miliar dan TNI Rp3 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Iing Nurdin mengungkapkan, anggaran hibah yang digelontorkan Pemkab kepada KPU tentu harus dipertanggung jawabkan. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih bisa terus naik.
