Kepsek SMK BT Diduga Tidak Transparan

CILEUNYI – Minimnya fasilitas dan tidak transparannya penggunaan anggaran bantuan pemerintah di Sekolah Menengah Kejuruan Bandung Timur (SMK BT) menjadikan tempat pendidikan tersebut berjalan apa adanya.

Bahkan, dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran di sekolah tersebut menjadi isu hangat dikalangan guru dan orang tua siswa.

Berdasarkan salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, SMK BT sebetulnya bernaung pada yayasan tetapi, orientasi lembaga tersebut justru cenderung mengeruk keuntungan dari para siswa.

Selain itu, adanya dugaan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah banyak dirasakan oleh para guru-guru di sekoalh tersebut. Bahkan, bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak jelas peruntukannya.

’’ Jadi tidak ada penambahan fasilitas layaknya sekolah kejuruan,’’ucap dia.

Ketika diklarifikasi terkait masalah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bandung Timur (SMK BT) Surya, membantah tidak transparant dalam penggunaan anggaran.

Dirinya mengatakan, selama ini kenyataannya pihak sekolah kekurangan anggaran untuk membangun fasilitas belajar mengajar.

Dirinya mengakui, bantuan dari pemerintah memang ada tetapi tidak seimbang dengan kebutuhan disekolah untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sebab, penggunaan dana selama ini sudah dimaksamalkan untuk operasional sekolah.

’’Kalo kita analisis kebutuhan siswa dalam mengajar ini bisa membutuhkan anggaran 5 juta per siswa dalan satu tahun,’’ Kata Surya ketika ditemui belum lama ini.

Dirinya menyebutkan, selama ini jumlah siswa sebanyak 700 lebih dengan 6 jurusan yang sudah berjalan. Sehingga, dengan jumlah siswa tersebut masih membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB).

Surya mengatakan, SMK BT belum pernah mendapatkan dana untuk RKB pada tahun ini. Padahal, pihak sekolah sudah mengajukan kepada pemerintah untuk tahun anggaran (TA) lalu.

Dengan alasan masih bermasalah dengan kepemilikan dan pengelolaan yayasan.

’’Dana Hibah pernah didapat oleh sekolah pada 2015 untuk keperluan RKB,’’jelas dia.

Kendati begitu, untuk dana Hibah dari Pemprov Jabar berupa Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) TA 2017 dia mengakui mendapatkannya.

Dia mengatakan bahwa alokasi anggaran BPMU telah dimaksimalkan untuk kesejahteraan guru-guru. pihaknya menerima bantuan hibah untuk oprasional guru senilai Rp. 500juta lebih dengan alokasi untuk upah guru honor disekolahnya senilai Rp 40 ribu perjam.

Tinggalkan Balasan