Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan persediaan beras di Jawa Barat saat ini sangat memadai. Sehingga Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung padi belum membutuhkan atau melakukan impor beras.
”Kalau kemudian di Jawa Barat masih cukup ya jangan mampir ke Jawa Barat beras impornya,” kata Heryawan usai meluncurkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) tahap pertama sebanyak 21 ton beras untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten di Jawa Barat di Gedung Sate, kemarin (22/1).
Menurutnya, impor beras dilakukan jika kondisi dan persedian beras di lapangan berkurang. Hal tersebut dilakukan untuk menambah stok dan juga menstabilkan harga pangan yang mungkin saja terjadi kenaikan. ”Tapi kalau dari hasil beras kan kita (Jawa Barat) masih paling tinggi,” kata pria yang akrab disapa Kang Aher itu.
Dikatakan Aher, wacana impor beras merupakan kewenangan pemerintah pusat karena yang dilihat bukan hanya Jawa Barat, melainkan seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu, dirinya menilai dalam menyikapi permasalahan wacana impor beras, maka harus merujuk pada cara pandang pemerintah pusat.
”Cerita impor kan cerita-cerita pusat, ketika impor itu dilaksanakan dan daerah Jawa Barat kurang, silakan impor tapi ketika tidak ya jangan,” ujarnya. ”Jadi saya harus katakan tiga bulan ke depan itu beras masih oke,” sambungnya.
Di bagian lain, kemarin Ahmad Heryawan juga menyalurkan Rastra tahap pertama ke 18 kabupaten di Jawa Barat dengan 21.982.000 kilogram (kg). Selanjutnya Bansos tersebut akan dibagikan kepada 2.198.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 10 kg per-KPM.
”Kalau bisa selesai dalam beberapa hari seminggu insya Allah bisa membantu pangan masyarakat dengan baik khususnya untuk Januari tahun 2018,” urainya.
Dipaparkan Aher, peluncuran Bansos Rastra tersebut akan dibagikan kepada seluruh kabupaten penerima beberapa pekan ke depan. Dirinya menginginkan Bansos Rastra mampu membantu masyarakat, sehingga akan menormalkan kembali permasalahan beras di Indonesia.
Aher menilai, Bansos Rastra tersebut akan mampu membantu menyelesaikan permasalahan gejolak harga yang saat ini terjadi. Terlebih dirinya menilai ada atau tidaknya gejolak harga di lapangan, Bansos Rastra harus tetap sampai karena merupakan hak masyarakat. ”Saya kira ini akan membantu menyelesaikan karena bagi masyarakat tidak mampu langsung mendapatkan beras Rastra gratis,” jelasnya.