”Saat ini masyarakat lebih pintar. Uangnya diambil, urusan memilih, tergantung mereka senangnya yang mana. Jadi money politics juga tidak menjamin seseorang bisa terpilih,” paparnya.
Anggota DPD RI Eni Sumarni memerinci, biaya politik ketika dirinya mencoba maju dalam Pilkada di Kabupaten Sumedang cukup besar. Untuk ukuran Pilkada di kota kecil seperti Sumedang saja, kata dia, uang yang dikeluarkan sebesar Rp 7,5 miliar lebih sudah dihabiskan dalam Pemilu 2013 lalu.
”Ini saya keluarkan dari uang pribadi saya, meskipun saat itu saya gagal menjadi bupati,” ucap Eni.
Selain itu, sama halnya dalam ajang pemilihan legislatif untuk maju menjadi sebagai anggota DPD RI. Menurutnya, jumlah biaya baik untuk operasional ataupun kampanye lebih besar lagi. Terlebih, menjadi calon anggota DPD RI meliputi seluruh wilayah di 26 kota/kabupaten di Jabar.
”Biayanya Rp 30 miliar waktu itu. Kalau pun pemilu nanti, saya pikir biayanya akan lebih besar lagi,” pungkas Eni. (mg2/yan/rie)
