JAKARTA – Kekurangan guru PNS, khususnya di jenjang SD sudah sangat mendesak. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mendorong pemerintah segera membuka rekrutmen CPNS guru baru. Apalagi dari sisi anggaran, pemerintah memiliki dana yang cukup.
Salah satu pendiri sekaligus peneliti PSPK Najela Shihab mengatakan, pemerintah harus segera mengambil kebijakan strategis menutup kekurangan guru. Menurut dia, pemerintah tidak bisa menunda-nunda, apalagi dikaitkan dengan anggaran.
”Kesempatan rekrut guru. Anggaran (untuk gaji dan tunjangan, Red) masih terbuka,” katanya di Jakarta kemarin (10/1).
Najela mengatakan, porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN masih sangat mampu untuk rekrutmen guru baru. Apalagi jika pemerintah bersedia memaksimalkan alokasi dana yang ditransfer ke daerah atau dana alokasi umum (DAU). Dia berharap alokasi dana pendidikan yang ditransfer ke daerah benar-benar untuk dunia pendidikan. Bukan keperluan pembangunan sektor lainnya.
Di dalam APBN 2018 alokasi dana pendidikan mencapai sekitar Rp 440 triliun. Dari alokasi sebesar itu, porsi yang dikirim ke daerah mencapai Rp 279,3 triliun dengan beberapa pos peruntukan. Perinciannya adalah DAU sebesar Rp 153,1 triliun, tunjangan profesi guru Rp 58,3 triliun, bantuan operasional sekolah Rp 46,7 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 9,1 triliun.
Menurutnya anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu sangat besar. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah menunda terus pengisian CPNS guru baru. Dia berharap kebijakan moratorium rekrutmen CPNS guru baru diperlonggar untuk menambal kekurangan guru.
Najela mengakui bahwa di luar gaji PNS guru, kebutuhan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) juga besar. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja guru dengan baik. Hasil pengukuran kinerja itu digunakan sebagai pertimbangan pembayaran TPG. ”Guru harus sejahtera,” katanya. Tetapi juga harus meningkatkan kinerjanya.
Menurut dia, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru sudah cukup baik. Indikatornya minat menjadi guru saat ini begitu besar.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan belum ada perkembangan signifikan terkait rencana rekrutmen CPNS baru 2018. Dia menuturkan Kementerian PAN-RB masih menunggu validasi data usulan dari masing-masing instansi.
