CIMAHI – Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diberikan kepada warga miskin di RW 20 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Utara ternyata tidak sesuai dengan tujuan. Sebab, beberapa perwakilan warga melakukan protes dengan menyampaikan keluhannya kepada Wakil Rakyat.
Mereka mendatangi DPRD Kota Cimahi utnuk menyampaikan aspirasi terkait pembagian PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ita Novita, 47, salah seorang warga RW 20 mengatakan, selama ini di tempatnya tinggal ada kecenderungan petugas pendamping mendata warga hanya berdasarkan kedekatan. Bahkan, dugaan tersebut menguat setelah terlihat penerima dana PKH justru orang-orang yang dekat Ketua RT dan RW. Padahal, sebagian dari mereka tergolong mampu.
Selain itu, para penerima PKH juga ada yang sudah meninggal dan pindah rumah. Hal ini, muncul indikasi bahwa penerima PKH diprioritaskan untuk keluarga dan orang-orang terdekat mereka.
“Kami yang membutuhkan, justru tidak kebagian,” ujar Ita saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, kemarin (29/12).
Melihat kejadian tersebut, Ita mengaku kecewa terhadap kader-kader PKH dari Kelurahan Cibeureum dan Kecamatan Cimahi Selatan yang dinilai tidak adil saat melakukan pendataan.
“Jadi bagaimana masyarakat yang tak mampu mau terbantu, karena kader-kadernya saja seperti itu. Saya minta mereka diganti saja,” terangnya.
Warga lainnya, Siti Romlah, 40, mengamini apa yang disampaikan oleh Ita. Hingga saat ini, pihak RT dan RW serta kelurahan justru telah berbuat tidak adil terhadap mereka.
“Ada lansia yang terlantar, tapi tidak kebagian. Jadi PKH ini setelah diterima, baru ramai, karena mereka mendata dan membagikannya secara diam-diam,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, yang menerima rombongan, mengungkapkan pihaknya akan menyurati Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, agar segera menerbitkan SK Wali Kota, untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan dari warga RW 20 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, yang menilai jika penyaluran PKH di lingkungannya tidak tepat sasaran.
“Bagus ada warga yang mau menyalurkan aspirasinya. Makanya ini jadi atensi, agar bisa langsung ditindaklanjuti. Saya surati Wali Kota Cimahi, agar segera menerbitkan SK Wali Kota. Jadi penyaluran PKH bisa dievaluasi,” ujar pria yang sering disapa Agun itu.
