jabarekspres.com, BANDUNG – Dinas Pendidikan Jawa Barat berjanji akan lebih meningkatkan kesejahteraan para guru. Terutama setelah beralihnya pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah kabupaten dan kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menjelaskan, peningkatan kesejahteraan para guru penting dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas guru.
Dari pemberian tunjangan daerah bagi PNS guru, pemberian honorium bagi guru non-PNS di sekolah negeri.
”Dengan program-program tersebut diharapkan kualitas guru di Jawa Barat dapat lebih meningkat,” tuturnya, baru-baru ini.
Dia mengatakan, pasca beralihnya pengelolaan SMA/SMK, maka jumlah guru yang semula hanya 4.240 orang, saat ini menjadi 81.403. Dengan rincian guru PNS sekitar 23.928 orang, dan guru non-PNS di sekolah negeri sekitar 14.401 orang, selebihnya kurang lebih 23.928 merupakan guru non-PNS di sekolah swasta.
”Dengan jumlah tersebut, tentu kami berharap pembangunan pendidikan karater di Jabar justru lebih optimal,” tambahnya. Hal ini penting. Sebab, pendidikan karakter menjadi modal
utama dalam pelaksanaan pembangunan manusia. Sehingga diharapkan dari guru yang berkualitas akan memunculkan anak-anak didik yang siap bersaing sampai di kancah internasional.
”Dengan begitu, anak-anak di Jawa Barat dapat bersaing baik di daerah sendiri maupun orang lain,” katanya.
Adapun dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas guru di Jawa Barat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat dibantu oleh Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan di tujuh wilayah dan Pengawas Sekolah juga senantiasa melaksanakan pengawasan kinerja guru.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihue menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di APBD 2017 murni mendapatkan Rp Rp 1,3 triliun (1.380.526.778.044 Red). Dan di APBD 2017 perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan Rp 1,1 triliun (Rp 1.181.343.539.372, Red).
”Totalnya di APBD 2017 Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran Rp 2,5 triliun (Rp 2.561.870.317.416). Penambahan anggaran tersebut diperuntukkan BOS SMA/SMK Rp 973.255.058.000,” jelasnya.
Sementara itu, kata dia, penambahan untuk di BK Kabupaten Bekasi Rp 99.378.500.000, untuk BK Kota Banjar mendapatkan
