jabarekspres.com, BANDUNG – Untuk mengisi kekosongan jabatan 5 kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada akhir tahun ini rencanannya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan segera melakukan rotasi.
Menurutnya, ke 5 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kosong dikarenakan pejabat yang bersangkutan memasuki masa pensiun atau berpindah jabatan.
“Iya, akan ada rotasi tahun ini, dan diperkirakan ada 5 (lima) OPD yang kosong saat ini,” tutur Heryawan saat ditemui di belum lama ini
Dirinya mengatakan, untuk melakukan rotasi ini sebelumnya pihaknya terlebih dahulu pengajuan izin ke Kementerian Dalam Negeri. Sebab, hal ini merupakan mekanisme rotasi pejabat eseleson 2.
“Tidak seperti dahulu, merotasi pejabat eselon 2 (dua) ini langsung saja. Tidak perlu mengajukan perizinan ke Kemendagri,” ucap Heryawan.
Rotasi pejabat eleselon 2 (dua) ini memang penting segera dilakukan agar proses program pembangunan berjalan lancar dan bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, kekosongan kepala dinas. Suda 3 bulan lamananya.
“Makanya saya akan urus perizinan rotasi jabatan ke Kemendagri,” ucap Heryawan.
Selain itu, meskipun ada beberapa pejabat eselon 2 (dua) yang merangkap jabatan sebagai kepala dinas di dua OPD. Hal tersebut diakui tidak akan maksimal dalam bekerja.
“Makanya, kita dburu harus diisi karena jika satu orang pegang dua dinas maka tidak bisa.Kan, gak fokus juga satu orang urus dua OPD,” tambahnya.
Ditetapkannya pejabat sementara ini sebetulnya sudah berdasarkan aturan dari Kemendagri dengan masa tenggang selama 3 bulan atau minimal 6 bulan.
Hal senada pun disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, M Solihin memang saat ini ada kurang lebih lima (5) OPD yang kosong. Baik itu kosong akibat pensiun, meninggal ataupun berpindah jabatan.
“Iya ada yang kosong saat ini, ada lima (5) OPD kalau tidak salah,” tuturnya.
Lima OPD tersebut diantaranya; Dinas Perpustakaan Daerah (Dispusipda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau (Diperindag), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau (ESDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) serta Inspektorat.
Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto meminta kepada Gubernur Ahmad Heryawan untuk bisa menempatkan pejabat di OPD hendaknya sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan, dulur dan like and dislike.
