jabarekspres.com, SOREANG – Setelah mendapatkan arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Wakil Bupati Gun Gun Gunawan menginstruksikan kepada jajaran untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan pertanggung Jawaban keuangan pemerintahan.
Bukan hanya itu, penilaian terhadap Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) juga harus memperoleh nilai terbaik yaitu A
“Jadi SAKIP itu bertujuan meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dapat dirasakan oleh masyarakat,”jelas Gun Gun ketika ditemui kemarin (4/10)
Dirinya menilai, sesuai dengan arahan dari Gubernur seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat ditargetkan perolehan nilai Sakipnya menjadi baik. Sehingga, sudah sewajarnya dirinya kembali menginstruksikan kemabali kepada bawahannya.
Selain itu, Sakip harus menjadi pedoman pada indikator dan tolak ukur bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki program kerja. Sehingga, dapat diketahui sejauh mana program tersebut bermanfaat untuk masyarakat.
“Jadi secara akuntabilitas penggunaan anggaran tidak hanya sebatas dibelanjakan dan dilaporkan secara baik saja tapi dampak positifnya tidak terlihat itu namanya tidak efesien,” cetus Gun Gun.
Gun Gun menambahkan, sistem Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berbeda dengan peningkatan kinerja. Sebab, peningkatan Kinerja harus memiliki peningkatan kualitas, baik pencapaian targetan maupun program.
Untuk mencapainya, setiap program harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Misi daerah Kabupaten Bandung. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
“Jadi target kami Kabupaten Bandung harus dapat WTP. Dan nilai SAKIP harus A,” ujar Gun Gun
Diberitakan sebelumnya Kabupaten Bandung pada 2016 hasil penilaian SAKIP, mendapatkan nilai 54,61 dengan predikat “CC”.
Untuk itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) Didid Noordiatmoko mengatakan, telah melakukan pendampingan untuk perbaikan perencanaan program dan SAKIP Kabupaten Bandung.
“Evaluasi SAKIP untuk penerapan akuntabilitasnya sudah memadai. Secara dokumen Namun dari sisi substansi, Pemkab Bandung masih perlu didampingi dalam hal sistem manajemen kinerja,” kata Didid
