jabarekspres.com, SOREANG – Pemkab Bandung meminta UPT Pendidikan dan pelayanan Kesehatan untuk segera melaksanakan Transaksi Non Tunai (TNT) paling lambat pada 1 Januari 2018 sesuai Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira mengatakan, semua komponen harus adaptif dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dan memberikan pemahaman keuangan kepada seluruh aparatur terutama yang menduduki jabatan bendahara.
”Makanya kami terus berkoordinasi dengan Bank BJB dalam rangka persiapan implementasi TNT ini, tujuannya yang paling utama untuk menghindari praktek korupsi,” katanya, kepada wartawan, Minggu (3/9/2017).
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagian besar memang sudah menggunakan administrasi penggajian melalui TNT bekerjasama dengan Bank BJB. Meski begitu, UPT Dinas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan masih menggunakan administrasi penggajian secara tunai.
Melalui percepatan implementasi TNT ini diharapkan bisa menghindari korupsi dan bendahara yang bertugas tidak berisiko dalam segi keamanan pada saat pengambilan di bank.
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Marlan mengatakan, implementasi TNT memiliki beberapa kelebihan dalam penghematan anggaran. Selain itu, TNT bermanfaat untuk memberikan pembelajaran kepada PNS untuk menabung, lain halnya dengan uang tunai yang biasanya akan cepat habis.
”Dari sisi keamanan juga lebih terjamin, bendahara tidak akan menanggung resiko dan terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.
Apabila per tanggal 1 Januari 2018 masih ada unit kerja yang melakukan pembayaran gaji secara tunai maka, menurut Marlan, mungkin nanti akan mendapatkan sanksi.
Keuntungan lain dengan TNT ini, bendahara maupun atasan langsung bisa mengontrol pengeluaran bawahannya, salah satunya berkaitan dengan masalah kredit.
”Saya harap bendahara maupun atasannya lebih berhati-hati pada saat memberikan rekomendasi berkaitan dengan masalah kredit,” paparnya. (yan)
