Lebih lanjut Dia mengungkapkan, dari 28 Pemerintah Daerah (Pemda) di Jabar, hanya 16 Pemda yang memiliki aplikasi Simda, dan 11 Pemda yang Simda Barang Milik Daerah (BMD) nya aktif, salah satunya Kabupaten Bandung.
“Selain itu, per 29 Agustus, dari 28 desa, 19 desa adalah penerima dana desa dan dari 5 114 desa, baru sekitar 40% mengaplikasikan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa),” terangnya.
Intinya kata Jaya, giat BPKP dalam mengembangkan SIMDA, adalah menjalankan komitmen dalam rangka mensukseskan otonomi daerah.
Baca Juga:Warga Miskin KBB Mendapat Hak KesehatanSeparo Lebih Pelaku Masih di Usia Produktif
“Sesuai misi BPKP untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN,” tandas Jaya.
Pada kesempatan itu, selain Sekda dan BPKP Jabar, rakor pemda dihadiri pula oleh para Asisten, para kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah,
Kepala dan sekretaris pada 31 Perangkat Daerah, para camat dan sekretaris di 31 Kecamatan, DPRD, Kelurahan dan perwakilan dari perusahaan swasta. (rus/bun)