Secara umum, model-model pelayanan tersebut sudah bagus dan menjawab sebagian persoalan-persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat, antara lain lama, tidak jelas, berbelit, rumit dan lain-lain. Meskipun sudah banyak yang bagus, tetapi di sana-sini masih ditemui adanya keluhan dari masyarakat. Bahkan ada di antaranya pelayanan yang diwarnai dengan pungutan-pungutan liar.
Sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kabinet Kerja, Asman Abnur terus menggaungkan perbaikan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan bagi dunia usaha. Selain terus melaksanakan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, Menteri Asman juga menggagas perlunya pembangunan mal pelayanan publik di seluruh ibukota provinsi.
Asman mengaku, dirinya terinspirasi dari mal pelayanan publik yang sudah diterapkan di Azerbaijan. Di sana, seluruh jenis pelayanan baik yang dilakukan instansi pemerintah, BUMN maupun swasta berada di sebuah gedung. Dengan demikian masyarakat yang akan mengurus berbagai kepentingan pelayanan cukup datang di satu tempat, seperti halnya kalau mau belanja di sebuah mall.
Baca Juga:Orangtua Keluhkan Pungutan di SMKNSudah Langka, Makin Mahal
”Semua jenis pelayanan ada. Seluruhnya diselesaikan dalam satu gedung, sehingga masyarakat lebih nyaman,” ujarnya.
Pada awalnya, mal pelayanan publik akan dibangun di Batam, sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini ada dua institusi yang dominan menangani pelayanan publik, yakni Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Sebenarnya, pelayanan yang dilakuan keduanya sudah berada dalam satu gedung. Tetapi tetap saja, dualisme masih dirasakan oleh warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
Asman yang besar di Batam dan pernah menjabat Wakil Wali Kota Batam ini tahu persis permasalahan dan seluk beluk yang terjadi di Batam. Mulai dari Gebernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam hingga Kepala BP Batam dikumpulkan untuk mencari titik temu agar Batam yang bertetangga dengan Singapura tetap menjadi kawasan pertumbuhan. Diyakini bahwa hal itu dapat dilakukan dengan menata kembali sistem pelayanan publiknya.
Gayung pun bersambut, baik wali kota, Kepala BP Batam hingga Gubernur Kepri sepakat untuk mewujudkan gagasan Menteri PANRB, yakni dengan menghadirkan mal pelayanan publik di kota tersebut. Target utama adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, selain berbagai pelayanan lain.
