Pemkab Cianjur Bantah Setengah Penduduknya Miskin

“Itu hasil laporan dari Din­sos yang kami terima. Lapo­rannya berdasarkan nama dan alamat yang dicantumkan oleh pemerintah pusat,” ung­kapnya.

Dia menegaskan, menurut laporan dari Dinsos, pemba­gian KIS tersebut berdasar­kan pada data yang diberi­kan oleh BPS Pusat sebagai acuan pelaksanaan tersebut. “Jelas, datanya ya dari BPS sepengakuan mereka,” lan­jutnya.

Ditanya mengenai sistem verifikasi data pembagian, dia menyebutkan bahwa hal itu berasal dari laporan Dinsos. Hal itu baru dilakukan dan belum dilaporkan. “Mereka mengaku sudah melakukan­nya, namun belum dilapor­kan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, se­harusnya jika mengacu pada data BPS, jumlah warga mis­kin yang ada di Kabupaten Cianjur hanya sebanyak 12,21 persen dari total jumlah pen­duduk sebanyak 2.243.904 jiwa saat ini. “Hanya 287.939 jiwa yang dikategorikan mis­kin, itu data dari BPS Provinsi yang kami miliki,” jelasnya.

Dia juga mempertanyakan, data BPS yang digunakan sebagai acuan Dinsos untuk membagikan KIS saat ini, dengan jumlah hingga enam kali lipat dari jumlah warga miskin.

Dengan persoalan terse­but, pihaknya juga mengakui bahwa saat ini Kabupaten Cianjur masih bermasalah dengan acuan data yang digu­nakan. “Ini memang masalah kami, karena saat ini belum memiliki data yang valid, namun data BPS merupakan acuan nasional maka kami masih menggunakan itu,” jelasnya.

Dia menegaskan, perlu ada validasi dan verifikasi data kembali mengenai jumlah 1.109.109jiwa penerima KIS pusat, mengingat Kabupaten Cianjur juga memiliki KIS daerah yang telah tersebar sebanyak 7.572 KIS untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Berdasarkan SK No 460/Kop.302-DSTKT/2016 tentang jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di luar ja­minan kesehatan masyarakat Tahap I, terdapat 7.572 jiwa dari 20 kecamatan saat ini,” ungkapnya.

Dinsos Kabupaten Cianjur, lanjut dia, dipertanyakan ki­nerjanya saat ini, menimbang verifikasi dan validasi KIS pusat, karena penyebarannya hingga menembus satu juta.

“Kalau memang harus diver­ifikasi sebelum pembagian, maka kinerjanya dipertanya­kan, berarti Dinsos mengi­yakan adanya kemiskinan,” tegasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan