Benarkah PPDB 2017 Kacau?

Sudah tak terhitung betapa banyak yang menekan. Bah­kan, mengancam akan men­demo penulis terkait PPDB 2017, setelah kami di Disdik Jabar kekeuh, mempertahan­kan kebijakan yang sudah disepakati. Kami pun sudah sewajarnya akan bertahan pada regulasi positif yang te­lah ditetapkan dari awal. Se­bab, sesungguhnya alihkelo­la sepatutnya memang terasa lebih baik sistemnya dari­pada kelolaan sebelumnya.

Inilah yang kemudian tak bisa dipungkiri jika banyak elemen pendidikan PPDB di kabupaten dan kota yang me­rasa lebih tenang hati. Bahkan, tak pernah lagi sembunyi dari sekolah menjelang pen­gumuman penerimaan. Apre­siasi positif ini konkret dan tak dibuat-buat. Sekaligus mengerucut dalam perbaikan sistem PPDB ke depan, se­hingga penulis mengajak semua pihak menerima si­tuasi dan kondisi ini secara obyektif.

Kedua, sudah sepatutnya pula alihkelola mampu me­reduksi. Bahkan, menghilang­kan aneka praktik tak terpuji. Terutama percaloan, yang bukan sekali dua kali terjadi dalam setiap PPDB. Ini adalah fakta pahit yang tak bisa kita semua elak masih terjadi di beberapa titik lokasi. Kolusi jejaring calo dan oknum se­kolah kemudian menjadikan penerimaan siswa sebagai komoditas. Bukan sekadar komoditas. Namun, sudah menjurus eksploitasi kesem­patan dalam kesempitan, karena satu kursi sekolah fa­vorit bisa dibanderol sampai mendekati Rp 100 juta. Apa­kah akan terus kita biarkan?

Sejatinya, akses pendidikan adalah kesempatan merata dan setara bagi seluruh tunas bangsa anak-anak kita di Jabar. Jangan sampai praktik kotor dan curang menegasikan ke­sempatan setara tadi. Oleh karena itu, PPDB 2017 adalah upaya nyata dan berkesung­guhan dari Pemprov Jabar menghadirkan kesetaraan peluang, bagi tunas bangsa sekaligus menghilangkan praktik tak terpuji tadi.

Ketiga, kami sudah memfa­silitasi para murid yang tak diterima di sekolah negeri untuk bisa masuk ke sekolah swasta dengan pembiayaan Bantuan Pendidikan Men­engah Universal (BPMU), dari Pemprov Jabar. Tanpa perlu banyak ekspos, kami bahu membahu meratakan pendidikan di banyak tempat, sekolah negeri dan swasta. Dengan begitu, disparitas pendidikan tak terus terjadi. Terutama antara kota besar dan kecil.