jabarekspres.com, JAKARTA – Target pemerintah untuk menyelesaikan tunggakan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akhir tahun ini mendapat tantangan berat. Sebab, rata-rata perekaman di daerah masih di bawah target yang dipatok.
Di Provinsi Jawa Tengah, misalnya. Untuk menyelesaikan 1,16 juta tunggakan pada akhir tahun ini, dibutuhkan 194 ribu perekaman setiap bulan hingga Desember mendatang. Realitasnya, angka perekaman rata-rata per bulan sebelumnya hanya 151 ribu.
Hal yang sama terjadi di Jawa Timur. Untuk menyelesaikan 1,52 juta tunggakan tahun ini, dibutuhkan perekaman 254 ribu setiap bulan. Faktanya, jumlah warga yang menjalani perekaman saat ini hanya 172 ribu per bulan.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah mengakui, angka rata-rata perekaman memang masih di bawah target. Namun, dia menegaskan, masih ada waktu untuk melakukan percepatan. ’’Enam bulan ini ada waktu untuk menggenjot,’’ ujarnya saat dimintai konfirmasi, baru-baru ini.
Sebagaimana data yang dilansir, ada sejumlah program yang digalakkan dinas dukcapil daerah. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, diberlakukan sistem drive thru. Lalu, Kabupaten Lebak, Banten, menggelar program jemput bola perekaman e-KTP ke desa-desa.
Zudan menambahkan, dalam waktu dekat, jajarannya di seluruh Indonesia juga menggelar rapat kerja guna merealisasikan beban percepatan tersebut. ’’Kami semua turun ke daerah ini untuk push daerah,’’ ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo optimistis sisa perekaman sekitar 7 juta tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Dia berharap pemerintah daerah bisa ikut mendorong pencapaian target itu. ’’Mudah-mudahan daerah cepat memanggil warganya,’’ ungkapnya. (far/c5/fat/rie)