jabarekspres.com, BANDUNG – Ombudsman melakukan persiapan untuk memantau jalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Jawa Barat. Badan yang menerima keluhan dari masyarakat tersebut memantau agar PPDB bersih dari segala bentuk kecurangan.
Asisten Ombudsman Indonesia Noer Adhe P mengatakan, telah berkoordinasi pada Maret 2017 dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. ”Kita memberikan catatan-catatan atau evaluasi hasil monitoring di tahun 2016. Harapannya, indikasi-indikasi kecurangan seperti tahun lalu tidak terulang,” kata Noer, kemarin (30/5).
Dia mengatakan, Ombudsman ikut serta saat penyusunan regulasi termasuk instrumen yang bisa mengantisipasi kecurangan. Dengan begitu, insiden kecurangan PPDB yang terjadi di Kota Bandung, tidak terulang saat sudah alih kelola ke provinsi.
”Pengawasan ppd dimulai dari tahapan pembuatan Perwal, fgd, sampai kepada tahap sosialisasi. Walaupun memang ternyata sosialisasi itu hanya dihadiri oleh kepala sekolah dan camat lurah, sedangkan masyarakatnya tidak ada,” tuturnya.
Dia menegaskan, untuk PPDB provinsi, tahun ini Ombudsman berencana turun di beberapa kota/kabupaten untuk melakukan pemantauan langsung.
”Kemarin, kami kita pemetaan di Kabupaten Karawang, Kebupaten Bandung, dan Purwakarta. Sejauh ini, yang paling rawan memang masih di Kota Bandung,” tuturnya.
Khusus di Kota Bandung, kata dia, kasus yang ditangani lebih kepada penyimpangan prosedur, wewenang kekuasaan dan punguntan liar.
Sementara itu, penggunaan sistem offline di PPDB) SMA, rawan dimanfaatkan untuk titip menitip. Keberadaan jalur ini diperuntukan bagi siswa berprestasi, kurang mampu dan berdomisili di sekitar sekolah.
Kendati demikian, sejumlah kepala sekolah yakin praktik titip menitip bisa ditekan. Kepala SMAN 7 Kota Cirebon Dra Hj Rini Mulyanti MM mengatakan, dalam sosialisasi dari Balai Wilayah V Dinas Pendidikan Jawa Barat, hal yang paling ditekankan ialah aksi titip menitip.
Dalam kesempatan itu, kepala sekolah juga diminta untuk berkomitmen menjalankan PPDB sesuai prosedur. ”Tidak ada titip menitip karena pakai sistem otomatis. Sangat ketat. Kalau kepala sekolah bermain, bisa dikenakan sanksi berat,” ucap Rini, kemarin.
Rini optimistis, jalur offline juga tidak mudah disalahgunakan. Meskipun ada kuota, tetap ada verifikasi.
