Ludi mengungkapkan, pemantauan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian agar mencegah fitnah antar para calon. Apalagi, kata dia, bila sudah berhubungan dengan sara dan agama, tentu harus diberikan tindakan tegas. “Sanksinya jelas masuk pada UU ITE. Makanya kita akan sosialisasikan terkait UU ini agar masyarakat juga bisa lebih memahami agar penggunaan internet dan medsos yang baik,” ungkapnya.
Bila penggunaan medsos digunakan dengan negatif, tentu akan merusak nama seseorang atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik. Sebelum itu terjadi, papar dia, Pemkab berupaya keras untuk mencegah terjadi konflik akibat pengggunaan medsos yang salah. “Kita tidak ingin ada pihak-pihak yang dirugikan. Makanya, saat sudah memasuki pendaftaran calon, kita akan koordinasi juga dengan KPU untuk meminta akun resmi para calon,” pungkasnya. (drx/yan)