jabarekspres.com, JAKARTA – Pendaftar program pendidikan profesi guru (PPG) 2017 diperkirakan cukup besar. Di antara pemicunya adalah, muncul anggapan bahwa jika lulus PPG akan langsung diangkat menjadi guru CPNS. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada kaitan antara program PPG dengan rekrutmen CPNS baru.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, masyarakat harus memisahkan antara program PPG dengan rekrutmen CPNS baru. ’’Itu dua program berbeda. Tidak ada kaitannya,’’ katanya usai membuka seminar pendidikan Provinsi Aceh di kantor Kemendikbud, kemarin (23/5).
Menurutnya PPG itu wahana untuk mencetak guru-guru profesional. Nah, keberadaan guru professional, tidak hanya dibutuhkan oleh sekolah negeri. Tapi sekolah swasta juga membutuhkan guru-guru professional. Sehingga jebolan PPG nanti tidak seluruhnya menjadi CPNS baru.
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, program PPG itu bukan seperti pendidikan atau kuliah kedinasan. Nantinya, peserta didik yang lulus, akan diikat langsung menjadi CPNS baru. Perkara nanti syarat untuk melamar guru CPNS harus lulus PPG, itu bukan berarti lulusan PPG akan langsung jadi CPNS.
Pranata menjelaskan, syarat untuk menjadi guru, termasuk guru PNS, adalah memiliki ijazah S1/D4 dan sertifikat profesi guru. Nah, untuk mendapatkan sertifikat profesi guru, jalan satu-satunya harus mengikuti program PPG. Pejabat yang hobi kuliner Sunda itu menjelaskan, rekrutmen CPNS baru bukan kewenangan Kemendikbud. Khususnya terkait dengan ketersediaan kuotanya.
Dia mengatakan tahun ini adalah tahun perdana pemerintah menyelenggarakan PPG. Ada dua jenis PPG yang dibuka tahun ini. Yaitu PPG prajabatan, untuk sarjana yang belum mengajar. Kemudian ada PPG dalam jabatan, yakni untuk para guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat.
Khusus untuk PPG prajabatan kuotanya mencapai 7.000 orang. Dia mengatakan jumlah kuota itu terlihat besar. Tetapi masih kalah dibandingkan kebutuhan riil guru di lapangan. ’’SMK saja misalnya, kekurangan guru mencapai 91 ribu orang,’’ jelasnya.
Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan persoalan guru memang sangat sensitif. Dia mengatakan, banyak tuntutan dari pemda supaya mendapatkan kuota CPNS guru baru. Tapi permintaan itu terbentur dengan kondisi riil bahwa jumlah guru sudah berlebih di banyak daerah.
