jabarekspres.com, CIANJUR – Wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di kabupaten/kota di Jawa Barat bisa mengantisipasi kegaduhan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Utamanya saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar.
Hal itu disampaikan Deddy Mizwar dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesbangpol se-Jawa Barat di salah satu hotel di Cipanas, kemarin (20/4). Dalam agenda tersebut seluruh kepala Kesbangpol di Jawa Barat dikumpulkan untuk mendapat pengarahan dan pembinaan.
Menurutnya, pemilihan gubernur di Jawa Barat rawan kegaduhan, mengingat banyak daerah yang melaksanakan pilkada. Termasuk pilgub pada tahun depan.
”Melihat Jakarta dengan daerah yang lebih sedikit pun sangat gaduh, apalagi Jawa Barat dengan 16 daerah yang pilkada dan sekaligus pilgub. Lebih rawan lagi,” katanya.
Selain Pilkada serentak 2018, warga Jabar juga bakal menghadapi pemilihan legislatif dan presiden di tahun selanjutnya. Pemilihan DPRD, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Presiden tentunya bakal menimbulkan kegaduhan lainnya.
”Pesta demokrasi dengan metode-metode ini yang menjadikannya diselenggarakan serentak adalah hal baru, tapi memang mungkin gaduh,” kata dia.
Menurutnya, untuk mengantisipasi kegaduhan itu Kesbangpol harus jadi garda terdepan. Maka dari itu, Kesbangpol di Jabar dikumpulkan supaya kegaduhan tidak menimbulkan gejolak yang berakhir pada konflik di tengah rakyat Jawa Barat.
”Ya mudah-mudahan, Kesbangpol ini yang perlu paling depan mencegah kegaduhan saat pelaksana Pilkada serentak di Jabar,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pendataan organisasi masyarakat (ormas) oleh Kesbangpol perlu dilakukan. Sebab para ormas diperkirakan bakal terlibat politik dalam agenda pilkada. Jika tak didata dengan baik, dikhawatirkan muncul gejolak antar ormas.
”Ini yang juga salah satu hal yang patut diwaspadai, konflik antar ormas. Makanya mesti dibina, jangan dibiarkan begitu saja. Bina agar politiknya tidak salah jalur,” ucapnya. (isl/rie)
