jabarekspres.com, NGAMPRAH – Bupati Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) Abubakar telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk sesegera mungkin membenahi masalah aset yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Dirinya menilai, pendokumentasian aset adalah perkara penting sebab merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sehingga, ketika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaporkan semua ketentuan ini harus segera dipenuhi.
Selain itu, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pembenahan sejumlah aset yang belum bersertifikat dan tercatat dalam dokumen harus segera diselesaikan.
“Saya minta persoalan aset ini dapat ditertibkan. Karena, temuan dari BPK, bagi aset yang belum tercatat dalam dokumen menjadi ganjalan untuk mendapatkan WTP,” jelas Abubakar ketika ditemui di kantor Pemkab Bandung Barat kemarin (4/3)
Menurutnya, persoalan aset memang ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Seperti, aset tanah yang dibangun sekolah namun belum tercatat, itu akan dibenahi oleh disdik. Begitupun dengan aset jalan, akan dicatat dan dimasukan pada dokumen di Dinas Pekerjaan Umum.
“Semua harus tercatat dengan bukti di lapangan,” terangnya.
Sehingga, lanjut dia bila seluruh aset milik pemeritah ini tercatat dalam dokumen, maka ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak menjadi temuan.
Dirinya menegaskan, untuk mewujudkan opini WTP ini sebetulnya sudah ditargetkan sejak lama. Tetapi pada kenyataannya Bandung Barat berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
“Makanya saya ingin di akhir masa jabatan saya bisa meraih WTP,” ungkapnya.
Selain itu, untuk meraih WTP ini pihaknya juga akan melakukan penertiban dalam pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD.
“Pengelolaan keuangan harus tertib jangan sampai jadi temuan BPK. Seperti untuk pembayaran perbaikan jalan. Kalau kontraktor mengerjakan jalan hanya 80 persen, maka pembayarannya juga 80 persen. Itu contohnya,” tandas Abubakar.
Terpisah, Komisi II DPRD KBB Dadan Supardan meminta agar Pemkab lebih tertib dan teliti dalam melakukan pengelolaan keuangan di tahun 2017. Terlebih, temuan BPK pada tahun 2015 jangan terulang di tahun ini.
Menurutnya, ada temuan BPK tahun lalu atas kelebihan pembayaran pembangunan jalan di Dinas Bina Marga sehingga harus menjadi pelajaran semua dinas
