’’Tinjauan ini sekaligus untuk melihat apa-apa yang perlu diperbaiki,’’ katanya. Juri menjelaskan, KPU memang memiliki grand design pelaksanaan pemilu atau pilkada yang efektif, modern, serta akuntabel. Tujuannya, mengurangi kecurangan.
Bupati Bogor Nurhayanti yang juga meninjau pelaksanaan e-voting tersebut menyatakan sangat antusias. Dia menuturkan, dengan proses itu, masyarakat bisa mengetahui pentingnya fungsi e-KTP. ’’Jadi, biar tahu bahwa e-KTP banyak fungsinya. Di antaranya untuk pemilihan seperti ini. Tinggal tempel untuk validasi,’’ jelasnya.
Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru mengungkapkan, pilkades berbasis e-voting berjalan sejak 2014. Saat ini pilkades e-voting telah berlangsung 526 kali. ’’Pilkades Babakan, Ciseeng, Bogor, ini yang pertama pada 2017,’’ katanya.
Meski sebelumnya e-voting dilaksanakan di ratusan desa, e-voting di Desa Babakan tersebut terasa spesial. Andrari menyebutkan, ada pembaruan signifikan. Yakni, hasil rekapitulasi bisa langsung muncul di website BPPT dan terintegrasi dengan KPU. ’’Inilah pilkades yang menjadi miniatur pemilu,’’ tuturnya.
BPPT kini juga merancang perangkat lunak untuk e-voting yang bisa disimpan di dalam flashdisk (FD) sehingga bisa diinstal di komputer di daerah-daerah. Dengan begitu, pemda tinggal membeli mesin pembaca e-KTP.
Direktur Bisnis PT Inti Adi Aris menyatakan sangat antusias bekerja sama dengan BPPT. Sebagai BUMN bidang telekomunikasi, pihaknya bangga bisa menghadirkan e-voting di tengah masyarakat. Khusus untuk pilkades Babakan, seluruh perangkat berstatus pinjaman dari PT Inti.
Meski begitu, sudah ada pemda yang membeli perangkat komplet e-voting. Harga satu paket perangkat tersebut berkisar Rp 40 juta. Harga itu bisa berubah bergantung volume dan faktor teknis lainnya. (c5/owi/rie)
