Anggaran Untuk Program Prioritas, Bukan Untuk Proyek

bandungekspres.co.id, Presiden Jokowi pernah menyampaikan, bahwa antara perencanaan dengan penganggaran di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus sinkron. Istilahnya, Money Follow Program. Bukan Money Follow Function.

Hengky L, Jakarta

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, meminta jajarannya menggunakan filosofi ‘Money Follow Program’ dalam menyusun Pagu Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018. Artinya, dalam penganggaran, uang harus didedikasikan untuk program, bukan proyek. Program yang diusulkan pun merupakan program pilihan yang benar-benar strategis. Sehingga daya serap anggaran menjadi lebih baik. Sebab, selama ini menggunakan filosofi ”Money Follow Function”, di mana anggaran dialokasikan kepada setiap pos proyek, tanpa melihat prioritasnya.

”Bagi proyek-proyek yang sangat penting, yang tadinya direncanakan dalam 3, 4 atau 5 tahun selesai, kita percepat menjadi 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, project-project yang kurang begitu penting, yang sudah dibangun, dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih panjang. Lebih baik kita hanya punya 50 program yang efektif, daripada punya seribu program tetapi tidak efektif,” tegas Budi saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kemenhub Tahun 2018, di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (16/2).

Budi mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah, dia melihat masih banyak proyek yang hanya semata-mata mengejar proyek saja, tanpa program yang jelas. Akhirnya, banyak proyek yang tidak selesai-selesai, dan pada ujungnya membuat daya serap anggaran tidak maksimal. Untuk itu, tegasnya, ke depan pemerintah daerah agar menyusun anggaran terhadap program-program yang benar-benar strategis, sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.

Bahkan Menhub yakin, jika ‘Money Follow Program’ ini benar-benar dijalankan, maka daya serap anggaran akan menjadi lebih baik. ”Sebelumnya kan di bawah 70 persen. Tahun 2016, sudah mendekati 90 persen. Tahun 2017 kita harapkan sudah di atas 90 persen, bahkan tahun 2018 kalau program-program itu nyata, penyerapan bisa di atas 95 persen,” ujarnya.

Dikatakan Menhub, sebenarnya banyak inisiatif dari pusat maupun daerah, terkait pengembangan infrastruktur transportasi. Akan tetapi, anggaran terbatas. Untuk menyiasati hal itu, pengelola anggaran di Kemenhub maupun di daerah, harus melibatkan sektor swasta untuk ikut berinvestasi. ”Dana-dana yang tadinya kami usahakan sendiri (menggunakan APBN), bisa kita alihkan untuk daerah-daerah yang terpencil. Dan juga, SDM kami bisa menangani daerah-daerah yang terpencil,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan