Asep mengungkapkan, komitmen yang kedua, mengenai pengelolaan barang dan jasa. Ssehingga dengan adanya komitmen ini diinginkan agar unit layanan pengadaan barang dan jasa menjadi hebat dan dari sisi sistem, orang, serta kelembagaannya, agar dapat mandiri dan bebas dari intervensi profesional.
Dia berharap, tahun ini sudah mulai diterapkan integrasi sistem, sehingga tidak ada lagi praktek penyusunan anggaran yang sifatnya tidak sesuai aturan dan terindikasi korupsi, seperti contoh adanya anggaran siluman yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
”Selain itu juga terkait pelayanan publik yang seluruh izin mesti terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” tegas Asep. (dn/fik)