bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Aliansi Mahasiswa Bandung (AMB) mendesak Polda Jawa Barat mengusut dalang provokasi yang membuat kegaduhan di tanah Pasundan. Hal itu diungkapkan Perwakilan Aliansi Mahasiswa Bandung Antonius Doni saat menggelar press conference di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, kemarin (25/1).
AMB merupakan gabungan dari beberapa universitas seperti Universitas Pasundan, Universitas Langlang Buana, Unjani, Uninus, STKS dan STHB.
Selain desakan kepada Polda Jabar, AMB juga menyatakan enam penyataan sikap terhadap kekisruhan yang terjadi anatar organisasi masayarakat (ormas) beberapa waktu lalu.
Pertama, mendesak pemerintah (presiden, gubernur, wali kota/bupati) harus hadir, bersikap, dan berindak tegas dalam menyelesaikan dinamika saat ini yang terjadi. Kedua, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap orang atau organisasi yang mempunyai potensi kontra ideologi.
Ketiga, menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengambil langkah cepat serta menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi dan NKRI. Keempat, meminta ormas tidak melakukan kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun, kepada siapa pun dan atas nama apa pun. Keenam, menuntut untuk kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan pemuda di seluruh tanah air agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan provokatif yang memicu konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan.
Antonius berpentapat, kondisi yang hadir hari ini karena pertarungan elite politik, yang hanya ingin memperebutkan kekuasaan semata demi kepentingan kelompok, dan tak ada sedikit pun berbicara tentang kepentingan rakyat.
Yang paling mengerikan, kata dia, adalah ketika elite politik menurunkan pertarungan politik tersebut kepada masyarakat Indonesia dan memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial masyarakat Indonesia.
”Dari pertarungan politik ini akan lahir kelompok-kelompok masyarakat yang diskriminatif dan memicu konflik horizontal,” ujarnya.
Antonius mengkritisi pemerintahan Jokowi yang dianggapnya tidak tegas dan tidak berdaulat. ”Pemerintahan Jokowi ini absurd. Jokowi berbicara ada dalam politik, tapi realitanya dia tidak serius. Pemerintahan hari ini seperti tidak punya ketegasan dan tidak berdaulat. Kalau kita hanya mengikuti apa yang dibicarakan Jokowi, dan kita berdiam diri, nanti konflik ini bisa berkepanjangan,” ungkapnya.