Solusi kedua adalah menarik semua guru PNS yang mengajar rangkap di sekolah swasta. Pemerintah juga harus berani membuat aturan menghentikan tunjangan sertifikasi bagi guru PNS yang kedapatan mengajar di sekolah swasta. ”Dengan begitu, kebutuhan guru di kota akan penuh. Otomatis yang daerah tidak akan bisa masuk kota,” katanya. ”Selama ini pemerintah selalu berkoar-koar soal kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri. Nyatanya, guru-guru pegawai negeri itu tidak kurang. Tapi, mereka mengajar di sekolah swasta,” tambah Ramli.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman menuturkan, proses seleksi guru garis depan (GGD) memang sudah terlaksana tahun lalu. Tinggal menunggu pengumuman. ”Karena sudah ada persetujuan, tinggal penetapan dan pengumuman,” ujarnya.
Herman masih belum mengantongi detail teknis pengumumannya karena saat ini masih dibahas di bagian SDM Kemen PAN-RB. ”Teknisnya menyusul ya,” katanya. Disinggung soal ketentuan wajib lima tahun di klausul pendaftaran awal, dia pun belum bisa berkomentar banyak. Hal itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. (and/mia/c7/agm/rie)