Dewan Minta Seluruh Daerah Siap

Penyesuaian ini dilakukan setelah dilakukan kroscek mengenai pos-pos pengajuan anggaran yang terjadi dua kali pencatatan. Di antaranya, gaji Petugas KPPS, alat peraga, dan lainnya. Dengan Pansus, akhirnya menyepakati konsep untuk sharing.

Hadi menilai, berdasarkan hasi review Pemprov Jabar terhadap 6 institusi yang terdiri dari KPU Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Slw, Bawaslu, dan Kodam Jaya kebutuhan anggaran ini bagi Pemprov Jabar masih mampu untuk memenuhinya apalagi dana ini akan dianggarkan dua kali  ”Sehingga bagi pemprov tidak perlu dibuat pos anggaran dana cadangan di APBD,” urainya.

Terpisah ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,61 triliun tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pada saat penyelenggaran Pilgub 2018 nanti.

”Jadi pengajuan anggaran ini telah sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur nanti,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, penandatanganan nota kesepahaman untuk pendanaan Pilkada serentak 2018 akhirnya dilakukan tanpa disertakan oleh Bupati Majalengka Sutrisno. Bupati Majalengka menolak karena merasa keberatan harus menanggung biaya penyelenggaraan Pilkada.

Untuk menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Pemprov Jabar mengklaim akan mampu melakukan efisiensi anggaran sampai Rp 400 miliar.

Efisiensi tersebut merupakan usulan bersama DPRD Jabar dan Pemprov Jabar. Dari total anggaran sebesar Rp 1, 6 triliun untuk Pilgub, akan dibagi sesuai dengan porsinya kepada KPU Jabar, Bawaslu, Polda Jabar, Kodam III/Slw dan Polda Metro Jaya.

Sedangkan untuk 16 daerah kabupaten yang menggelar Pilkada di antaranya. Sumedang, Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis, dan Bandung Barat. Sedangkan kota yang menggekar pilkada serentak adalah Bandung, Bogor, Banjar, Cirebon, Sukabumi, dan Bekasi.

Menyikapi hal it, Sutrisno menilai, anggaran yang harus disiapkan dengan adanya pendanaan bersama ini malah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Majalengka pada 2013 lalu. (yan/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan