bandungekspres.co.id, JAKARTA – Rencana sebelas perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) mendapat sinyal positif dari beberapa kalangan. Salah satu syaratnya, harus ada transparansi pengelolaan.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, rektorat harus terbuka soal rencana kenaikan UKT itu. Bila memang untuk biaya operasional, wajib dijabarkan komponen apa saja yang mengalami kenaikan. Syukur-syukur bisa didetailkan per fakultas.
Dia mencontohkan keperluan laboratorium Jika ada kenaikan untuk alat, cairan kimia, dan lainnya, harga-harganya wajib diperinci. Dengan begitu, sasaran kenaikan menjadi akuntabel.
”Sebelum dinaikkan, harus jelas untuk apa. Kalau alasannya dana kurang, ya kurangnya di mana dan untuk apa. Jangan ujuk-ujuk naik tapi tidak jelas untuk apa,” ujarnya kemarin.
Selain itu, pihak kampus harus berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Dengan demikian, bila ada poin yang tak sesuai, bisa langsung ada tindak lanjutnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mendesak Kemenristekdikti membuat aturan soal batasan kenaikan UKT. Meski PTN BH memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri, harus ada batas atas dan bawah untuk setiap unit biaya. Sebab, dikhawatirkan kenaikan terlalu tinggi sehingga akhirnya justru membebani mahasiswa.
”Sebetulnya dorongan komisi X untuk kenaikan bantuan operasional PTN kemarin kan agar tidak perlu ada penaikan UKT ini. Tapi, bila memang diperlukan (kenaikan UKT, Red), tentu harus sesuai,” tuturnya.
Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Rizky Fadilah menyatakan sudah berdiskusi dengan pihak rektorat untuk membahas rencana kenaikan tersebut. Hasil diskusi itu, rektorat Unair menjanjikan kenaikan UKT disesuaikan dengan kebutuhan yang makin bertambah.
”Saya kemarin diskusi dengan Rektor Pak Nasih dan Dirmawa Pak Hadi Subhan. Memang akan ada kajian lagi dari Unair selama beberapa waktu ke depan terkait hal ini,” ujar dia kemarin.
Di Unair, presiden BEM masuk jajaran anggota wali amanat yang punya hak suara dalam pembahasan kebijakan kampus. BEM akan terus memantau rencana kenaikan tersebut agar tepat sasaran. Selain itu, untuk kenaikan UKT, perlu ada transparansi standardisasi penghitungan biaya.
