bandungekspres.co.id, BOGOR – Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tidak mungkin diberlakukan di semua sekolah tahun ini. Ada ribuan sekolah yang belum siap. Tidak memiliki peranti komputer dan infrastruktur lain. Namun, jenjang SMA dan SMK mendapatkan prioritas agar sebagian besar bisa melaksanakan UNBK.
”Untuk SMA dan SMK, targetnya 80 persen, sedangkan SMP 30 persen,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy, kemarin.
Pemberian fasilitas untuk SMA/SMK lebih mudah karena sebagian besar berada di perkotaan. Di kawasan perkotaan, tersedia fasilitas listrik dan internet yang memadai sehingga komputer tinggal diberikan. Sementara itu, sekolah-sekolah pinggiran terpaksa tetap melaksanakan ujian nasional (unas) dengan menggunakan kertas.
Kondisi berbeda terjadi pada jenjang SMP. Selain lokasinya yang menyebar sampai ke pelosok, fasilitas penunjang lain belum tentu tersedia dengan kualitas memadai. Selain itu, peserta unas untuk jenjang SMP lebih banyak daripada SMA/SMK.
Karena itu, Muhadjir mengatakan bahwa Kemendikbud tidak berani mematok target tinggi di atas 30 persen. Fasilitas untuk SMP secara bertahap akan dipenuhi. Diharapkan, pada 2018 UNBK SMP bisa mencapai 60-70 persen.
Muhadjir tidak akan memaksakan UNBK bagi sekolah yang belum punya fasilitas komputer dan penunjang yang memadai. Solusinya adalah siswa dari sekolah yang tidak mampu tersebut harus menumpang ujian di sekolah lain. ”Kalau digabung, itu termasuk juga sekolah yang belum berhak menyelenggarakan (unas),” ujarnya.
Sekolah yang dimaksud adalah yang akreditasinya C atau di bawahnya. Termasuk, sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Selama bertahun-tahun siswa sekolah tersebut harus menumpang di sekolah lain untuk menjalani unas. Biasanya yang ditumpangi adalah sekolah negeri.
Tahun ini Kemendikbud menganggarkan belanja modal berupa 40 ribu unit komputer. ”Kami adakan paling lambat akhir Januari,” kata Muhadjir. Tambahan komputer itu diharapkan bisa memenuhi target peningkatan peserta UNBK.
Sosialisasi terkait dengan UNBK terus dilaksanakan. Salah satunya dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ”Salah satu yang dibahas adalah fenomena sekolah yang akan bergabung untuk melaksanakan UNBK ke sekolah yang siap,” ujar Mansur, wakil kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat.
