bandungekspres.co.id – PUBLIC Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah Swasta menjadi solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur Kota Bandung. Sebagai jawaban atas keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki. Sebuah upaya percepatan mewujudkan Bandung lebih modern. Dalam bingkai visi Wali Kota Ridwan Kamil.
Rencana pembangunan Kota Bandung di visi Wali Kota Ridwan Kamil tertuang dalam Bandung Urban Infrastructure Projects (BUIP). Didokumentasikan awal tahun 2016. Di dalam BUIP, proyek terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, 17 proyek infrastruktur komersial, 66 proyek infrastruktur sosial, 9 proyek infrastruktur pemerintahan. Total kebutuhan biaya mencapai Rp 60 triliun.
Menurut Inu Kusuma Wardana, pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bandung, daftar proyek yang tercantum dalam BUIP berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai sodoran program bagi mewujudkan Bandung Juara. Tentu, setelah mendapat arahan Ridwan Kamil.
’’Setiap unit kerja diminta semacam list proyek infrastruktur yang dibutuhkan. Terutama yang membutuhkan dana besar. Sampai akhirnya terdokumentasi dalam BUIP,’’ ujar dia dijumpai di kantornya.
Inu menjelaskan, berbarengan dengan BUIP lahir, Pemerintah Kota Bandung membentuk tim percepatan investasi daerah. Bertugas merumuskan kelembagaan PPP Unit atau PPP Center. Sampai, secara operasional PPP Unit lebih banyak beroperasi di bappeda. Karena itu, bappeda yang mengajukan payung hukum kelembagaan PPP dan telah dapat persetujuan Peraturan Wali Kota pada 2016. Nama lembaganya adalah UPT Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ’’Sekarang ini KPBU sedang dalam tahap operasionalisasi,’’ ucap dia.
Secara kelembagaan, KPBU di bawah koordinasi bappeda. Menjadi wewenang wali kota apakah KPBU ke depan berkembang menjadi bidang atau instansi. Meski, hingga kini UPT KPBU belum memiliki personel. Namun, konsep PPP tidak terganggu. Sebab, bappeda menjadi lembaga adhoc yang mengurus dan berkoordinasi PPP. Misal, saat terkait dengan bappenas. Atau, ketika ada project BUIP yang berjalan lebih. Contoh project Light Rail Transit (LRT). Kereta api ringan sebagai salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan. Konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. ’’OPD yang melaksanakan LRT adalah dinas perhubungan,’’ jelas dia.
