bandungekspres.co.id, JAKARTA – Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengambil jalan tengah atas polemik aksi damai 2 Desember. Kedua lembaga bersepakat untuk memindahkan demonstrasi dan shalat jumat yang awalnya direncanakan di Bundaran HI ke Monumen Nasional.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, rencana awal aksi dan shalat jumat di Bundaran Hotel Indonesia (HI) menimbulkan masalah hukum. Aturannya, unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan hak asasi manusia. ”Kalau Jumat dilakukan kegiatan ibadah di Bundaran HI kemacetannya bagaimana. Apalagi, bila ke depan ada kelompok agama lain yang juga ingin ibadah di tempat itu,” paparnya.
Namun, setelah beberapa kali dialog, maka diambilah jalan tengah. Dengan memindahkan lokasi aksi dan salat Jumat. Ada dua pilihan yakni, di Masjid Istiqlal dan komplek Monas. ”Karena pertimbangan jumlah demonstran, maka yang dipilih adalah Monas,” tuturnya.
Tito menjelaskan, dengan begitu kepolisian akan mengakomodir untuk berbagai keperluannya, seperti panggung untuk dzikir dan tausiyah, tempat wudhu serta pengamanannya. ”Teknisnya nanti akan diatur,” papar mantan Kapolda Papua tersebut.
Di tempat yang sama, Pembina GNPF MUI Habib Rizieq menuturkan, nantinya akan dibentuk tim gabungan Polri dan MUI untuk bisa mengatur bersama bagaimana proses demonstrasi dan salat Jumat tersebut.
”Arah kiblatnya bagaimana dan ketersediaan fasilitas untuk wudhu. Yang juga penting, pintu Monas itu harus dibuka semua. Sehingga peserta demonstrasi dan salat Jumat bisa mendapatkan akses masuk yang baik,” paparnya.
Namun begitu, ada juga kesepakatan yang penting. Yakni, Polri tidak boleh lagi menghalang-halangi peserta demonstrasi untuk pergi ke Jakarta. PO bus yang selama ini dilarang mengantar ke Jakarta tentu sekarang harus diperbolehkan mengantar ke Jakarta. ”Jadi, agar peserta demo tidak jalan kaki. Kami sudah mendapat informasi adanya peserta demo yang berjalan kaki dari Ciamis,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Tito menjelaskan bahwa memang ada imbauan PO bus untuk tidak mengantar peserta demo. Hal itu dikarenakan pertimbangan keamanan. Sebab bisa membantu dengan mengantar pendemo bisa jadi memperbesar potensi konflik dan pidana. ”Kami juga sempat meminta para tokoh agama untuk tidak datang,” paparnya.
