bandungekspres.co.id, JAKARTA – Pelanggan PLN yang berhak menerima subsidi listrik daya 900 VA menyusut. Jika sebelumnya disebut ada 4,1 juta yang tetap mendapat bantuan pemerintah, kini jumlahnya menjadi 2,89 juta pelanggan saja. Penyusutan itu terjadi karena banyak pelanggan yang tidak ditemukan tim BUMN setrum tersebut.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan, pihaknya sudah mencocokkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Memang, sebelumnya ditemukan 4,1 juta di antara 22 juta pelanggan 900 VA yang dinyatakan berhak menerima subsidi.
Namun, berdasar pencocokan data lebih lanjut, yang dipastikan tetap mendapat subsidi mulai 1 Januari 2017 baru 2,89 juta pelanggan. Sisanya bisa tidak mendapat subsidi lagi karena posisinya saat ini tidak jelas. ”Yang sudah pasti segitu, sisanya kalau lapor bisa dapat,” kata Benny kemarin.
Benny lantas menguraikan lebih detail soal status posisi yang tidak jelas itu. Misalnya, data dari TNP2K, ada orang miskin bernama Fulan dengan alamat Jalan Sudirman. Setelah didatangi tim PLN, ternyata tidak ada yang bernama Fulan. Tetangga juga mengonfirmasi bahwa nama itu tidak ada.
Berdasar data PLN, ada 196 ribu pelanggan yang posisinya seperti itu. Lantas, 534 ribu pelanggan sudah tidak lagi menggunakan listrik berdaya 900 VA dan sebanyak 513 ribu rumah tangga bukan sebagai pelanggan listrik PLN. ”Kami menunggu mereka lapor,” tuturnya.
Bila sampai akhir Desember tidak ada pelaporan, tarif dasar listrik pelanggan yang statusnya tidak jelas itu tentu naik. Bagi warga yang dipastikan tidak mendapat subsidi, tarif listriknya naik dalam tiga periode mulai Januari. Pada Juli 2017, tarifnya akan sama dengan 1.300 VA ke atas.
”Bisa lapor lewat telepon ke 123, datang ke kantor PLN, atau lapor ke kelurahan,” imbuh Benny. Setelah laporan itu, PLN kembali mengecek apakah mereka berhak menerima subsidi atau tidak. Jika saat ini belum bisa melapor, aduan bisa disampaikan setelah kenaikan tarif mulai berlaku pada 1 Januari 2017.
Sisa waktu hingga 1 Januari 2017 akan dimanfaatkan PLN untuk melakukan sosialisasi. Berbagai media massa digunakan perusahaan pelat merah tersebut untuk menyampaikan program subsidi tepat sasaran. Termasuk berdialog dengan para opinion leader hingga pejabat di level kecamatan dan kelurahan.
