bandungekspres.co.id – Kepala BPBD Jabar Haryadi mengakui, usulan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan Pada APBD yang diajukan untuk anggaran 2017. ”Jadi kita harus rasional dan memadai karena antara mengelola anggaran dan jumlah personel juga harus sebanding,” jelas Haryadi kemarin (10/11).
Menurut dia, pengajuan anggaran sebuah dinas juga harus memperhatikan pertanggungjawabannya. Termasuk rasional penggunaannya. ”Sedangkan biaya lain-lainnya, saya tekankan untuk BPBD Kabupaten juga harus mandiri,” ucapnya tanpa merinci jumlah anggaran di Jabar dan daerah.
Sementara itu, sepanjang 2016 kejadian bencana yang ada di Indonesia, sebanyak 40 persennya terjadi di Propinsi Jawa Barat. Dari data yang dimiliki oleh Badan Geologi, dari 176 kasus pergerakan tanah, sebanyak 87 kasus terjadi di Jawa Barat. Total korban meninggal mencapai 76 orang dengan 1.000 rumah rusak parah.
Baca Juga:Bandung Raya Menunggu Kinerja RAM IPKerugian Tembus Puluhan Miliar
Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera Ego Syahrial, pada November 2016 khusus untuk Bandung Raya terdapat 10 kecamatan rawan pergerakan tanah yang berpotensi menimbulkan banjir bandang. ”Untuk Kabupaten Bandung berpotensi di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Ibun, Anjarsari, Cimaung dan Banjaran,” ungkap Ego kepada wartawan ketika ditemui di kantornya, kemarin (10/11).
Lalu, untuk Kota Bandung berpotensi di satu kecamatan di Kecamatan Cidadap. Selanjutnya di Kota Cimahi yang sangat bepotensi yakni di Kecamatan Cimahi Utara. Terakhir, Bandung Barat berpotensi di Kawasan Bandung Utara (KBU), yaitu Kecamatan Parompong, Cisarua dan Lembang.
Lalu untuk Kabupaten Sumedang dan Pangandaran tercatat sebagai wilayah yang sangat berpotensi cukup tinggi untuk bencana pergerakan tanah. Sementara untuk Kota Depok, Bekasi dan Bogor cukup minim mengalami pergerakan tanah.
Dia memerinci, dari cuaca, saat ini curah hujan di Jawa Barat terutama bagian selatan memiliki curah hujan yang lebih 500 milimeter per m2 . Hal ini pula yang menyebabkan beberapa wilayah di Jawa Barat sangat rawan bencana. ”Terutama banjir dan longsor,” ucapnya.
Lanjut dia, saat ini tercatat 13 sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan. Hal ini pula yang menyebabkan wilayah penampung air kurang berfungsi dengan baik untuk menangani banjir. Saat ini pihaknya, akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) terutama wilayah yang rawan bencana untuk melakukan antipasti bencana yang ada. ”Pemda dan masyarakat harus turut serta andil dalam antisipasi bencana ini,” katanya.