Adanya beberapa kegiatan/program yang tidak mencapai target yang ditentukan dalam pagu anggaran yang telah disepakati bersama DPRD, maka Pemprov Jabar perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan ketat, sehingga SILPA misalnya yang kisaran sebesar 4.5 triliun lebih tidak akan terjadi lagi.
Adanya SILPA sebesar itu berarti ada dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal rakyat sangat membutuhkan realisasi pembangunan yang telah dianggarkan.
Besarnya SILPA menunjukan ketidaksiapan aparat pemerintah atau karena perencanaan yang tidak matang atau bisa juga disebabkan oleh kehati-hatian pimpinan OPD atau Pihak lain dalam merealisasikan anggaran yang tersedia.
Kinerja pembangunan dalam rangka realisasi program/kegiatan yang tidak terserap setiap tahun anggaran perlu mendapat perhatian Gubernur, mengingat masih banyaknya serapan anggaran di bawah ambang batas toleransi 60 persen, ini menunjukan ketidak profesionalan perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, perencanan pembangunan harus benar-benar berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan program/kegiatan itu dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
”Ini sangat penting mengingat kalau tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran pembangunan itu akan sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi rakyat, misalnya pembangunan jalan atau jembatan kalau tidak tepat waktu dijamin kualitasnya di bawah standar yang telah ditentukan dan pasti cepat rusak,” ujarnya.
Melebarnya kesenjangan sosial harus menjadi perhatian semua, karena pada hakikatnya jurang pembeda antara kaya-miskin harus benar-benar turun.
Sebab, jika tidak ditangani serius akan memiliki efek domino terjadinya konflik sosial yang massif. Untuk itu program/kegiatan perekonomian harus ditingkatkan melalui pengetatan dan pengawasan yang optimal.
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan stakeholders ekonomi harus dilibatkan untuk menggairahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli rakyat meningkat.
Hubungan Gubernur (eksekutif) dengan DPRD cukup baik, meski ada beberapa perbedaaan pandangan.
Diusia yang ke 71 ini pemerintah provinsi Jabar, termasuk juga DPRD dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) harus bersinergi dan bersih hati yang jernih sesuai amanat ’Wangsit Siliwangi’. ”Dina kiwari ngalir bihari seja ayeuna sampeureun jaga”,(tidak melupakan para pendahulu, para perintis, tidak melupakan sejarah, terapi harus berkiprah untuk masa depan yang lebih baik),” kutipnya.
