bandungekspres.co.id, SOREANG – Petani tembakau Kabupaten Bandung terus meningkatkan penanaman untuk mempertahankan eksistensi tembakau. Walau secara teknis, pada tahun ini produktivitas mengalami penurunan akibat terkendala cuaca, tapi secara peluasan penanaman terus ditingkatkan.
Kelompok tani tembakau yang tergabung di Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bandung, ikut memeriahkan hari krida ke 44 tahun 2016. Dengan menampilkan kelompok dengan tatacara produksi tembakau asal Kabupaten Bandung.
”Penghasilan para petani tembakau untuk tahun ini bisa dibilang mengalami penurunan produksi, karena terkendala cuaca ekstrem bagi tanaman tembakau. Namun demikian kami tetap meksanakan apa yang menjadi target kami yakni menjadi penghasil tembakau terbaik di Jawa Barat,” jelas Sambas, Ketua APTI Kabupaten Bandung di acara pembukaan Hari Krida ke-44 di lingkungan komplek pemerintah Kabupaten Bandung.
Menurutnya pihaknya terus meningkatkan penanaman. Hal tersebut untuk mempertahankan unggulan tembakau Bandung. Sambas menegaskan, walaupun mengalami penurunan dalam hal produksi, dirinya selaku ketua APTI terus memberikan motivasi kepada rekan-rekan petani tembakau.
Petani terus menjalankan rutinitasnya dalam menanam tembakau, karena itu sudah merupakan komitmennya, agar terus mempertahankan produktivitas dan kualitas tembakau asal Bandung.
Disinggung bantuan kesejahteraan kelompok tani tembakau, Sambas menuturkan, itu berjalan sesuai dengan peraturan dan tupoksi. Dan selalu komunikasi antar kelompok tani tembakau dengan lintas dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara itu, menurut Alo Sobirin, dewan penasehat APTI menjelaskan, terkait dengan kesejahteraan keluarga petani tembakau, dirinya berharap kepada pemerintah agar memberikan bantuan yang didapat dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) kepada petani langsung, dengan persentase disesuaikan. Menurut Alo, apabila petani diberikan secara langsung bantuan akan meningkatkan IPM perekonomian petani. Tapi selama ini, tambah Alo, kemungkinan pemerintah memberikan DBHCT dialokasi ke sarana umum karena akan menjadikan aset pemerintah secara mutlak.
