Bahkan, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak hanya membiayai keperluan sekolah, tapi juga biaya personel. Sedangkan anggaran sekolah yang saat ini sedang berjalan diatasi terlebih dahulu oleh pihak sekolah. ’’Malah sudah ada proposal (biaya) dari sekolah swasta yang masuk,’’ terang dia.
Upaya serius penanggulangan siswa RMP ini, kata Elih, sebagai respons pemkot bersama dewan. Baik dalam bentuk perhatian akses sekolah maupun anggaran. Kemudian, bagi para siswa RMP yang terdata lalu masuk ke sekolah mengalami ketertinggalan kegiatan belajar mengajar, akan dilakukan pendampingan.
Elih juga telah menerbitkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 420/5092-Disdik/2016 perihal Pendampingan Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) melalui sekolah asal. Di dalamnya juga diatur tentang larangan jenis pungutan apapun di dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga:Emil Tawari Unisba Bangun Rumah SakitDr H. Asep Dedi Suwasta SH MH Resmi Menjabat Ketua Panitera PNBB
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, mendukung larangan tersebut. ”Tidak ada lagi pungutan apapun yang dibebankan pada siswa didik,” kata dia. (hen/edy/fik)