Raperda Perlindungan Petani Segera Dibahas

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk melindungi kalangan petani, DPRD Jabar berencana akan merancang peraturan daerah (Perda) sebagai bentuk perlindungan bagi petani.

Ketua Badan Pembentukan (BP) Perda Yusuf Puaz mengatakan, raperda ini akan segera disusun setelah dewan setalah melakukan kajian. Sebelumnya, kata dia, pihaknya melalui mekanisme mendengar langsung berbagai aspirasi dari para petani di Jawa Barat.

”Aspirasi dan keluhannya kita kaji lebih jauh lagi dalam rapat kerja Komisi atau Pansus yang dibentuk,” jelas Yusuf ketika ditemui di Gedung DPRD, belum lama ini.

Dirinya menuturkan, untuk menampung aspirasi ini pihaknya telah melakukan hearing dialog langsung bersama petani di berbagai daerah di wilayah Jabar. Dengan begitu, setiap permasalahan yang diutarakan petani akan langsung di akomodir.

Dari catatan-catatan yang didapatkan langsung oleh petani, kata dia, banyak berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti harga gabah yang masih rendah, ketersediaan pupuk, bibit, bahan bakar bahkan masalah pengairan kerap muncul dari mulut petani.

Dengan dibentuknya, Raperda perlindungan petani ini diharapkan keberadaan petani akan terlindungi dan terakomodir mengingat di Jabar ini hasil pertanian khususnya pangan masih menjadi barometer ketersediaan pangan nasional. ”Jabar masih menjadi lumbung pangan bagi Indonesia,” kata Yusuf.

Ditempat yang sama, anggota Komisi I DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Mujiarto berpendapat, keberadaan petani bukan saja harus dilindungi tetapi harus dibimbing dalam menerapkan pola pertanian modern.

Menurutnya, mindset petani dalam berproduksi juga harus berubah mengingat sekarang sudah banyak sekali perkembangan teknologi. Termasuk perubahan cuaca ekstrim yang belakangan mengganggu hasil produksi.

”Petani harus dibimbing dan diedukasi. Dengan begitu, mereka mereka juga tidak dirugikan dengan pola iklam, khususnya ekonomi di Indonesia yang sulit ditebak,” tutur Bambang.

Dia menilai, beberapa bantuan untuk petani sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi. ”Kalau kebutuhan alat-alat pertanian biasanya ada program khusus dari pemerintah tapi keberadaan mereka juga harus sejahtera dan ini yang harus kita perjuangakan,” ucap Bambang yang memiliki Dapil Indramayu-Cirebon ini.

Tinggalkan Balasan