Bupati Imbau Pejabat Pemerintahan Lebih Terbuka

bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar mengultimatum kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik (KIP) kepada masyarakat dan media masa. Hal ini agar seluruh program yang sudah direncanakan selama setahun ini dapat berjalan dengan baik. Selain meningkatkan keterbukaan informasi publik, tegas Abubakar, para pejabat yang sudah mendapat amanah ini untuk lebih mengerti dan memahami tentang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

”Pertama, keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan. Kedua, para pejabat mulai dari eselon IV, III, II harus mengetahui data saat ditanya rekan-rekan media. Jangan sampai saling lempar tanggungjawab,” tegas Abubakar yang didampingi Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra kepada wartawan seusai menggelar Halal Bihalal di lingkungan Perkantoran Pemkab Bandung Barat kemarin (14/7).

Abubakar menjelaskan, para pejabat semestinya harus dapat memberikan informasi sebagaimana tupoksinya. Adapun koreksi yang masuk, semestinya dijadikan sebagai proses evaluasi dalam rangka menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, pihaknyapun tidak mau lagi mendengar jika ada pejabat yang mengaku tidak tahu saat ditanya oleh rekan-rekan media.

Bahkan, dirinya menyarankan jika ada pejabat yang merasa tidak mampu memangku jabatannya tersebut, alangkah baiknya menyerahkan jabatannya itu. ”Kalau ada kepala dinas yang tidak mau bersinggungan dengan anggaran, dengan pegawainya dan dengan mitra-mitranya, alangkah baiknya lempar handuk saja,” kata Abubakar.

Abubakar menambahkan, keterbukaan informasi kepada masyarakat itu penting. Hal tersebut tidak lain untuk menyinergikan antara peran pemerintah dengan rakyatnya. Pasalnya, pembangunan tanpa adanya dorongan dari masyarakat maka dipastikan tidak akan terwujud. Dikatakan Abubakar, dengan meningkatkan sinergitas dengan segenap stakeholder dan masyarakat salah satu cara merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan.

”Karena silaturahmi adalah fitrah dasar manusia sebagai makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga akan memberikan keberkahan rejeki dan keberkahan usia sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran agama Islam,” paparnya.

Menurutnya, makna yang terkandung dalam silaturahmi bagi pemerintah adalah untuk membangun sinergitas untuk menuju hari esok yang lebih baik ditataran aplikasi dengan membangkitkan kembali gotongroyong sebagai ciri bangsa Indonesia. ”Bahkan, berbagai keberhasilan yang telah dicapai pemerintah daerah selama ini tidak terlepas dari pengaruh silaturahmi yang melahirkan sinergitas, usaha dan kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama,” terangnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan