”Ini persoalan yang pelik di masyarakat. Ada perilaku yang saat ini sudah sangat menyimpang. Amanat ke pendidikan dari inpres itu, meningkatkan kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti,” tuturnya.
Dia mengatakan, pada teknisnya nanti, Dinas Pendidikan akan memasukkan ke dalam kurikulum tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan anak.
Kemudian, melindungi anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
Termasuk, memberi sanksi yang berat terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugas. Sebab, hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual kekerasan anak. ”Jangan berasumsi ibunya sudah menjelaskan lantas jadi aman. Kita yang diharapkan bisa menggantikan peran orang tua,” tegasnya.
Terakhir namun tidak kalah penting, Netty berharap, para undangan untuk jadi tim perumus memiliki semangat yang sama Jabar Tolak Kekerasan Anak. Pada pelaksanaannya nanti, kata dia, akan ada ikrar apel yang dibacakan setiap Senin.
”Agar kita terhindar dari perbuatan yang merendahkan martabat. Mudah-mudahan langkah yang sederhana ini bisa melindungi anak didik kita di Jabar,” tegas Netty.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat DR H Asep Hilman mengatakan, dunia pendidikan sedang dalam mencari model pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari kekerasan. Jangan sampai, peran itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
”Dunia pendidikan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita harus bangkit untuk melindungi anak-anak kita di sekolah,” tegas Asep. (hen/rie)
