bandungekspres.co.id, BATUNUNGGAL – Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menegaskan, masalah rasionalisasi anggaran akibat pemangkasan ditemukannya belanja kurang tepat sasaran pada perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri, saat penyusunan e-budgeting akan dilakukan pada APBD murni tahun 2017 mendatang.
Sebab, total keseluruhan pemangkasan anggaran perjalanan dinas SKPD, seperti diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pada audit e-budgeting mencapai ratusan miliar rupiah.
’’Rasionalisasi anggaran akan dilaksanakan pada APBD Murni 2017. Karena sejumlah kegiatan di SKPD masih berjalan, dan selambatnya bulan Juli ditargetkan APBD Perubahan sudah dapat disahkan, termasuk pengurangan kegiatan,’’ terang Yossi, di sela Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Penggunaan (PJP) APBD 2016, kemarin.
Pada kesempatan itu, Yossi juga mangatakan, yang dirasionalisasi merupakan kegiatan yang tak dilaksanakan, termasuk menjadi pertimbangan prioritas untuk dipangkas. ’’Khusus untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjadi skala prioritas pembangunan daerah kemungkinan besar tidak akan dilakukan pemotongan,’’ tukas Yossi.
Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja setuju atas rencana rasionalisasi anggaran Pemkot Bandung. Sebab, secara keseluruhan akan bisa menghemat. Apalagi, melalui smart city akan mengurangi biaya yang sifatnya tunai.
Untuk itu, ketua Fraksi Nasdem ini meminta SKPD harus bergerak cepat melaksanakan rasionalisasi anggaran, karena kegiatan terus berjalan, sehingga sudah diketahui dari awal anggaran atau kegiatan mana saja yang akan dipangkas.
’’Kita minta Wali Kota bersama seluruh jajaran SKPD untuk bergerak cepat membahas rasionalisasi anggaran tahun depan, terdampak temuan penyusunan e-budgeting. Kalau tidak dilaksanakan sekarang, banyak program yang sebenarnya mubazir tetap dilaksanakan,’’ seru Uung.
Contohnya, kata Uung, untuk temuan biaya fotokopi seluruh SKPD yang capai Rp 12 miliar, sebaiknya ditindak lanjuti dengan membeli mesin fotokopi. Karena dengan miliki mesin sendiri bisa menghemat, yang marginnya hingga 30 persen. ’’Ini harus disikapi di APBD perubahan. Membeli mesin akan lebih hemat,’’ ujar Uung.
Disinilah dituntut wali kota yang katanya visioner melakukan lobi ke legislator. Sebab, kalau sampai ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas melebihi 50 persen jadi kurang baik juga. ’’Pemangkasan yang cukup besar tergantung juga kepada kepiawaian walikota melakukan lobi. Kenyataannya sekarang, dengan pemangkasan menunjukkan lemahnya lobi ke dewan dan minimnya koordinasi serta komunikasi,’’ pungkas Uung. (edy/vil)
